Jokowi: Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural!

Jokowi saat Pidato Kenegaraan. Foto: Dok. Agus Suparto

Presiden Jokowi menyebutkan meskipun perekonomian di tahun 2022 masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2022 akan mengambil tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

"Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural," ujar Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan, Senin (16/8).

Jokowi menjelaskan bahwa pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Menurut dia, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi.

"Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan," ujar Jokowi.

Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Dalam pidato Nota Keuangan di DPR, Jokowi mengatakan produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM juga membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, dan pembangunan infrastruktur yang dipercepat.

"Termasuk juga infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," katanya.

Adapun reformasi struktural ini juga meliputi akselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

Pertumbuhan Ekonomi Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selain itu, reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan.

Dalam merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif dan penguatan reformasi struktural ini, pemerintah telah menyiapkan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.