Jokowi Tambah Lagi Tugas Luhut: Cari Solusi Mahalnya Pembiayaan EBT

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri) menjawab pertanyaan dari wartawan seusai mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Presiden Jokowi memberi tugas lagi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tugas tersebut yakni untuk mencari solusi pembiayaan agar Indonesia bisa beralih ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri Jokowi yang satu ini memang kerap mendapatkan tugas tambahan. Sebut saja sejumlah persoalan penting di Tanah Air, mulai dari proyek kereta cepat, revitalisasi danau, hingga mengomandoi kebijakan PPKM Jawa-Bali, ada nama purnawirawan jenderal TNI itu.

Kali ini Jokowi ingin menterinya tersebut mencari solusi dalam rangka mencapai visi net zero emission di 2060. Jokowi mengungkapkan, pembahasan mengenai tema ini sudah berulang kali dibahas dalam konferensi internasional.

Sayangnya, sejauh ini belum didapat seperti apa skenario untuk mencapai target tersebut. Terutama dalam hal komitmen pendanaan.

"Skenarionya seperti apa? Sekarang kita itu yang saya tugaskan Pak Menko Maritim dan Investasi. Dan juga Pak Menteri ESDM plus Menteri BUMN," jelas Jokowi membuka kegiatan 10 Tahun Indonesia EBTKE ConEx 2021, Senin (22/11).

"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil. Ada hitungan angka riilnya. Kalau ini (EBT) bisa kita transisikan pasti ada harga yang naik, pas naik siapa yang bertanggung jawab?" sambung Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, potensi sumber daya alam Indonesia yang bakal mulai dimanfaatkan untuk transisi energi ini adalah sungai yang bisa digunakan untuk energi berbasis air (hydropower).

Potensi energi panas bumi di Dieng Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Dari 4.400 lebih sungai Indonesia yang bisa dimanfaatkan, kata Jokowi, ia memberikan arahan pada Luhut untuk memulai dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara dan Mamberamo di Papua.

"Oke kalau gitu kita coba dua dulu, saya sampaikan ke Pak Menko, Sungai Kayan dan Mamberamo. Sungai Kayan potensinya bisa 13 ribu megawatt, Mamberamo 24 ribu megawatt. Oke carikan investor yang bisa masuk ke sana," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta juga mengingatkan agar pengembangan Hydropower ini punya target industri sendiri yang disasar. Sehingga tidak melalui sistem On-Grid milik PLN.

Bila persoalan pendanaan tersebut bisa dipecahkan oleh Luhut, sambung Jokowi, maka bulan depan dirinya bakal melakukan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Rencana ini, diakui Jokowi membuat dirinya cukup kaget lantaran banyak investor yang sudah mengantre untuk bisa masuk ke kawasan industri dengan sumber energi hydropower tersebut.

"Industri yang akan masuk ngantre ternyata, ini saya kaget. Kita coba dulu, ngantre yang mereka semuanya ingin produknya dicap green product dengan nilai dengan harga yang jauh lebih tinggi dari energi fosil. Kalau ini jalan, mungkin skenarionya akan lebih mudah," tutur Presiden Jokowi.