Jokowi Targetkan Investasi Rp 1.200 T di 2022, Bahlil Beberkan Strateginya

23 November 2021 12:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar investasi di tahun 2022 bisa menembus angka Rp 1.200 triliun.
ADVERTISEMENT
Target tersebut, kata Bahlil, mesti dicapai apabila pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5 persen tahun depan.
"Target realisasi RPJMN 2022 itu kami di dalam RPJMN Rp 968 triliun. Bapak Presiden memerintahkan kami harus mencapai Rp 1.200 triliun. Ini salah satu syarat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen," ujar Bahlil Lahadalia dalam Economic Outlook 2022 yang digelar BeritaSatu, Selasa (23/11).
Bahlil pun mengakui bahwa target tersebut bukan pekerjaan yang gampang. Soalnya angka yang diinginkan Jokowi ini, 30 persen lebih besar daripada target investasi Rp 900 triliun di tahun 2021.
Kendati demikian, Kepala BKPM itu meyakini target tersebut bukan tidak mungkin bisa dicapai. Terlebih lagi dengan makin masifnya usaha untuk hilirisasi di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Bahlil mengatakan, kementeriannya sudah menyiapkan strategi yang berbeda untuk merealisasikan keinginan Jokowi. Dibutuhkan lebih dari sekadar promosi agar investor yakin menanamkan modal di Tanah Air.
"Selain promosi, kita meyakinkan para investor bahwa negara kita sudah berubah. Undang-undang Cipta Kerja sudah kita lakukan dalam rangka melahirkan empat hal," tutur Bahlil.
"Pengusaha itu kan hanya membutuhkan transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian," sambung Bahlil.
Selain memastikan proses perizinan lebih mudah, lanjut Bahlil, pemerintah juga bakal pasang badan mengurusi segala persoalan yang muncul di lapangan. Para investor akan didampingi sampai benar-benar uang yang digelontorkan bisa digunakan untuk berproduksi.
"Kalau ada yang ganggu tanahnya enggak jelas atau ada persoalan apa, sampai kita bantu sampai berproduksi, sampai end to end. Kenapa kita lakukan ini? Karena negara akan mendapatkan multiplier effect ketika perusahaan tersebut berproduksi," pungkas Bahlil Lahadalia.
ADVERTISEMENT