Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Jokowi Sebut Problem di Semua Negara

30 Agustus 2024 17:35 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan kata sambutan saat meresmikan Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/8/2024). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan kata sambutan saat meresmikan Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/8/2024). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengatakan penurunan jumlah kelas menengah ini juga dirasakan banyak negara. Selain COVID-19, perlambatan ekonomi dunia turut menjadi penyebab banyak kelas menengah yang rentan turun ke kelas miskin.
ADVERTISEMENT
"Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," kata Jokowi saat mengunjungi RS Umum Pusat Persahabatan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (30/8).
Kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, kelas jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau setara 17,13 persen dari total penduduk.
Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun 2019 yang jumlahnya sebanyak 57,33 juta penduduk kelas menengah. Penurunan jumlah kelas menengah ini disebabkan berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Kenaikan harga kebutuhan barang-barang pokok dalam beberapa tahun terkahir turut menjadi pemicu. Belum lagi, kenaikan PPN dari 10 persen ke 11 persen hingga kenaikan bahan bakar minyak yang semakin menekan konsumsi kelas menengah.
ADVERTISEMENT
Pada pemberitaan sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai kelas menengah ini memang tertekan dengan kenaikan harga-harga yang sebenarnya bisa ditahan oleh pemerintah.
"Maka dari itu kelas menengah ini sering berpindah kerjaan. Tujuannya selain mencari yang nyaman ya mereka mengincar kenaikan pendapatan yang bisa ditawarkan oleh perusahaan lain. Perusahaan lama jika meningkatkan pendapatan akan sangat terbatas," kata Huda kepada kumparan, Kamis (29/8).
Dengan demikian, Huda memandang bahwa pemerintah harusnya tidak menaikkan harga-harga yang diatur sebelumnya. Menurutnya, langkah itu akan sangat membantu.
Sejumlah penumpang berjalan menuju ke kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tujuan Stasiun Jakarta Kota di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (30/7/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan
Dia menilai tahun depan dengan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen akan semakin menekan konsumsi kelas menengah di Indonesia.
Selain itu Huda melihat daya beli masyarakat kelas menengah menurun dalam beberapa bulan terkahir. Tren penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ini terlihat dari data penjualan mobil menurun hampir 20 persen sepanjang semester I 2024.
ADVERTISEMENT