Jumlah Kelas Menengah RI Turun Sejak 2021, Anggota DPR Ingatkan Dampak Bahayanya

28 Agustus 2024 16:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah penumpang antre untuk masuk ke kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tujuan Stasiun Jakarta Kota di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (30/7/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah penumpang antre untuk masuk ke kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tujuan Stasiun Jakarta Kota di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (30/7/2024). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jika jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhi, terutama setelah pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pada tahun 2024 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 47,85 juta orang, turun dibandingkan tahun 2023 48,27 juta orang.
Menurut Amalia, jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi. Sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.
Menurut Amalia, persentase penduduk kelas menengah menurun pasca pandemi COVID-19. Dari hasil identifikasi BPS, masih ada scarring effect dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah.
“Kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah. Di mana pada 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan pada 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13 persen,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie O.F.P, mempertanyakan intervensi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi merosotnya kelas menengah.
ADVERTISEMENT
"Selama ini yang paling banyak adalah miskin, rentan miskin. Kelas menengah menuju kelas menengah, tergantung tetesan kelas atas," katanya.
Dolfie mengatakan harus ada ketegasan keberpihakan pemerintah untuk semua golongan, termasuk kelas menengah. Bahkan, Dolfie mengatakan kelas atas juga banyak mendapatkan insentif fiskal.
"Keberpihakan pemerintah di mana? Bansos perlu, kelas menengah juga perlu diurus. Nanti terjadi hal yang tak diinginkan. 1998 kan karena kelas menengah terganggu. Bukan kelas atas dan kelas bawah, tapi karena kelas menengah terganggu dengan adanya krisis ekonomi," ujarnya.