Jumlah Penduduk Miskin Turun, Kemenkeu Sebut Ekonomi Makin Menggeliat

Sejumlah pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Ciketing Udik, Bekasi pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan tingkat kemiskinan menuju level prapandemi dan tren surplus neraca perdagangan yang masih berlanjut. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022.

Angka kemiskinan menunjukkan penurunan, setelah sempat menyentuh dua digit akibat krisis pandemi. Hal ini disebut menunjukkan bahwa resiliensi perekonomian nasional terus terjaga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.

"Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," ujar Febrio dalam keterangan resminya, Selasa (18/7).

Selain itu, penyaluran bansos Triwulan I-2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi," ujar dia.

Masyarakat Jakarta yang tinggal di bantaran kali. Foto: REUTERS/Beawiharta

Lebih lanjut, Kepala BKF mengungkapkan tren penurunan kemiskinan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045," ungkap Febrio.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni 2023 mencatatkan surplus sebesar USD3,45 miliar dengan ekspor sejumlah USD20,61 miliar dan impor USD17,15 miliar.

Dengan demikian, total surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2023 mencapai USD19,93 miliar. Hal tersebut menandakan surplus neraca perdagangan Indonesia telah terjadi selama 38 bulan berturut-turut.

"Kinerja neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus menunjukkan posisi keseimbangan eksternal Indonesia yang tetap kuat di tengah tren pelemahan pertumbuhan global, termasuk moderasi harga komoditas. Perkembangan kinerja ekonomi global yang menunjukkan tren pelemahan serta harga komoditas yang masih fluktuatif ini akan terus kami pantau agar dampaknya terhadap laju ekspor dapat terus dimitigasi," ujarnya.