Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
Kemenkeu Antisipasi Cepatnya Pemulihan Ekonomi AS ke Target Perekonomian RI
18 Agustus 2021 14:22 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) mengantisipasi cepatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Adapun saat ini Indonesia juga terus berupaya mendorong perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengungkapkan Indonesia harus memantau juga pemulihan ekonomi di AS. Sebab, ekonomi Negeri Paman Sam itu tumbuh lebih cepat dari proyeksi.
“Kenapa negara Amerika sangat penting? Tentunya karena kebijakan fiskal dan moneter mereka sebagai negara yang cukup besar perekonomiannya di dunia hampir seperlima dari PDB dunia,” kata Febrio saat konferensi pers secara virtual, Rabu (18/8).
“Tentunya apa yang terjadi dengan kebijakan fiskal dan moneter mereka akan menghasilkan efek rambatan ke banyak negara termasuk negara berkembang dalam konteks ini juga Indonesia,” tambahnya.
Cepatnya pemulihan ekonomi di AS bakal berdampak ke Indonesia. Untuk itu, Febrio memastikan pemerintah akan memperhatikan dan mengambil langkah kebijakan yang tepat.
ADVERTISEMENT
“Kalau misalnya pemulihan ekonomi mereka (AS) relatif lebih cepat, itu akan membuat mereka lebih cepat dalam pengetatan kebijakan moneternya, nantinya suku bunga akan meningkat di sana,” ujar Febrio.
Febrio menjelaskan perubahan tingkat suku bunga negara maju khususnya AS bakal menjadi challenge bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya termasuk terkait capital outflow.
“Nah ini beberapa tahun selalu begitu dan kita harus antisipasi, memitigasi risiko tersebut,” tutur Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah langkah antisipasi pemerintah untuk merespons cepatnya pemulihan ekonomi AS, utamanya pada pembiayaan. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini adanya burden sharing dengan Bank Indonesia cukup memberikan tambahan 'tenaga' bagi pemerintah.
"Saat ini kami masih memiliki SKB satu dengan Pak Gubernur BI dan untuk itu BI bisa melakukan beberapa langkah sebagai standby buyer (SBN). Tapi, ini tentu bukan sesuatu yang akan seterusnya jadi kami juga perlu untuk terus kembalikan penguatan dari sektor fiskal kita dan potensi pembiayaan," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/6).
ADVERTISEMENT