Kemenko Marves Jawab Faisal Basri soal Pekerja China di Smelter: 90% Warga Lokal

Foto udara aktivitas pengolahan nikel (smelter) yang berada di Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industrial (VDNI) di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi lebih banyak untungkan China.

Salah satu yang disorot Faisal adalah penggunaan jasa tenaga kerja China di smelter nikel Indonesia. Pekerja asing itu dibayar dengan gaji tinggi, sementara pekerja lokal dibayar murah.

Membantah hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, mencontohkan apa yang terjadi di wilayah Sulawesi dan Halmahera yang menjadi wilayah mayoritas yang menyerap investasi dari hilirisasi nikel.

Dua wilayah itu sebelumnya memiliki gap aktivitas ekonomi yang besar dengan Jawa. Dengan investasi hilirisasi nikel, terjadi penciptaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang besar.

Seto memaparkan, saat ini jumlah pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mencapai 74,7 ribu tenaga kerja, dan di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mencapai sekitar 56 ribu. Sebanyak 85-90 persen dari total tenaga kerja tersebut merupakan tenaga kerja lokal.

"Gaji yang mereka hasilkan pun juga jauh lebih tinggi dari UMR, tidak seperti klaim dari Faisal Basri. Rata-rata gaji di IWIP bisa mencapai 7 juta sebulan, bahkan lebih tinggi dari UMR Jakarta," kata Seto kepada kumparan, Selasa (15/8).

Dampak penciptaan lapangan pekerjaan dari hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah dan Halmahera juga berdampak positif terhadap penurunan angka kesenjangan pendapatan (koefisien gini). Angka koefisien gini di Sulawesi Tengah dan Halmahera turun dari 37,2 persen dan 32,5 persen di 2014 menjadi 30,8 persen dan 27,9 persen di tahun 2022 setelah ada hilirisasi nikel.

Faisal Basri. Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Pekerja China di Smelter Nikel

Faisal dalam blog pribadinya menulis kritik soal hilirisasi nikel, salah satu poin yang dia kritik adalah tenaga kerja China yang dipekerjakan di smelter nikel.

"Banyak di antara mereka yang bukan tenaga ahli, di antaranya juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir," kata Faisal.

Menurutnya, banyak dari tenaga kerja China di smelter ini datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Dengan begitu, perusahaan yang mempekerjakan mereka terhindar dari kewajiban membayar pungutan USD 100 per pekerja/bulan. Hal itu menurut Faisal juga menjadi kerugian negara.

"Banyak tenaga kerja China di smelter. Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp 17 juta hingga Rp 54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum. Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," pungkas Faisal.