Kemenkop Ketemu Pengusaha Warteg, Bakal Perbaiki Data untuk Penyaluran Bantuan

Pedagang melayani pembeli di Warteg Subsidi Bahari kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir

Pelaku usaha warung Tegal (warteg) ikut terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar diskusi dengan Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) serta Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta) agar ditemukan solusi yang tepat.

"Kurang dari separuh pedagang warteg memilih untuk pulang kampung karena pendapatannya terus menurun karena permintaan yang terbatas. Mereka rata-rata dari Tegal dan Brebes,” kata Ketua Kowantara, Mukroni berdasarkan keterangan resmi dari Kemenkop UKM, Selasa (26/1).

Namun, Mukroni mengklarifikasi isu beredar yang menyatakan 20 ribu warteg telah gulung tikar. Ia mengatakan angka tersebut tidak benar. Meskipun begitu, Mukroni berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mendata seluruh pelaku usaha warteg agar mendapatkan gambaran utuh kondisi sebenarnya.

"Tidak semua warteg atau pedagang kaki lima punya pendapatan dan kapasitas yang sama sehingga perlu didata,” kata perwakilan dari Pandawakarta, Puji Hartoyo.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya, mengaku lega setelah mengetahui kabar 20 ribu warteg gulung tikar itu tidak benar. Ia menegaskan warteg adalah salah satu usaha rakyat yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Eddy memastikan data menjadi langkah pertama yang penting untuk mengukur kebutuhan pelaku usaha makanan tersebut.

“Jika data yang dibutuhkan terkait dengan jumlah warteg yang terdampak bisa dikumpulkan dengan cepat dan tepat, maka proses pemberian bantuan akan cepat disalurkan,” ujar Eddy.

Warteg Gang Mangga Foto: Mela Nurhidayati Syamsiyah/kumparan

Bantuan pemerintah kepada pelaku usaha dapat diberikan antara lain melalui Banpres Produktif Usaha Mikro yang selama ini sudah berlangsung sejak 2020. Bantuan modal kerja juga dapat diakses melalui koperasi yang dibantu pembiayaannya melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) atau akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.

Kemenkop UKM juga mendorong kolaborasi seluruh stakeholder usaha warung makan dan kali lima. Misalnya peningkatan kemampuan SDM dan pemberdayaan pelaku usaha dapat difasilitasi lewat program bapak asuh yang melibatkan BUMN dan swasta atau menghubungkan dengan akses pasar dalam program sosial mobilisasi makan gratis yang dibiayai pemerintah atau swasta.

Untuk mendata sebaran dan status warteg, Kemenkop UKM menggandeng penyedia platform digital antara lain Wahyoo, startup teknologi yang selama ini fokus membantu meningkatkan nilai tambah warteg melalui digitalisasi.

CEO Wahyoo, Peter Shearer mengatakan, pihaknya selama ini membantu para pelaku usaha warung makan untuk bertransformasi ke ranah digital, meningkatkan standar protokol kesehatan, hingga membantu akses permodalan usaha.

Peter mengungkapkan hampir 16 ribu warung makanan yang ada di Jakarta sudah masuk dalam ekosistem digital sehingga tidak hanya bisa melayani pesanan kebutuhan warung secara daring, namun juga pembukuan dilakukan dengan sangat sederhana, pembiayaan yang mudah, serta banyak potensi penambahan penghasilan.

"Bahkan, kita dorong mereka untuk bisa masuk ke platform seperti Gofood dan Grabfood, sampai di tahap kita berikan juga pelatihan serta strateginya,” ungkap Peter.

Pemetaan data warung makan dan digitalisasi bisa menjadi solusi ampuh untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas pelaku usaha di tengah dampak pandemi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masih berlangsung di 2021 ini.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim, Staf Khusus MenkopUKM Tb. Fiki C. Satari, Direktur Utama LLP KUKM Leonard Theosabrata, dan CEO Wahyoo Peter Shearer.