Bisnis16 September 2020 11:10

Kementerian BUMN Minta Ahok Komunikasi Baik-baik dengan Direksi Pertamina

Konten Redaksi kumparan
Kementerian BUMN Minta Ahok Komunikasi Baik-baik dengan Direksi Pertamina (1072370)
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Kementerian BUMN, Jumat (22/11/2019). Foto: Dok. Kementerian BUMN
Kementerian BUMN meminta Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran direksi. Hal itu dilontarkan, menanggapi kritik keras Ahok ke direksi Pertamina yang disebutnya melobi menteri dan suka berutang.
ADVERTISEMENT
Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, menilai masalah yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai masalah internal Pertamina. Karena posisi Ahok sebagai Komisaris Utama di BUMN holding sektor migas tersebut.
"Kita memberi ruang ruang bagi komisaris dan direksi untuk melakukan komunikasi. Jadi kita sih tetap minta mereka untuk tetap melakukan komunikasi dengan baik antara komisaris dengan direksi," kata Arya dalam pernyataan resmi, Rabu (16/9).
Sebelumnya Ahok menyampaikan kritik keras secara terbuka ke direksi Pertamina. Hal itu diungkapkan Ahok dalam wawancara dengan akun POIN di Youtube. Dia menyebut setiap ada pergantian direksi, para direktur langsung lobi ke menteri. Bahkan dia sebagai komisaris pun tak dikabari oleh Kementerian BUMN soal pergantian tersebut.
Kementerian BUMN Minta Ahok Komunikasi Baik-baik dengan Direksi Pertamina (1072371)
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta. Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
"Dia ganti direktur (Pertamina) pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian," kata Ahok dikutip kumparan, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
Arya Sinulingga menambahkan, soal posisi komisaris di BUMN seluruhnya berasal dari Kementerian BUMN. Hal ini menanggapi pernyataan Ahok yang menyebut Presiden Jokowi tak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Ahok pun meminta Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti menjadi super holding Indonesia Incorporated seperti Temasek di Singapura.
"Jadi semua komisaris BUMN itu ya dari Kementerian BUMN. Termasuk Pak Ahok juga kan dari kita. Sementara (komisaris dan direksi) yang lain juga kan memang dari kita semua. Namanya BUMN, penugasannya ya dari Kementerian BUMN," tandas Arya.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white