Kementerian ESDM Sebut Tarif Listrik Orang Kaya Naik Bisa Perbaiki Keuangan PLN

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo usai pengumuman penyesuaian tarif listrik, Senin (13/6/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebutkan kebijakan kenaikan tarif listrik atau tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan orang kaya dan pemerintah akan membantu kinerja keuangan PT PLN (Persero).

Rida menjelaskan, kinerja keuangan PLN akan membaik minimal dari sisi arus kas atau cash flow yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini bebannya dibantu langsung oleh masyarakat.

Menurut dia, dengan naiknya tarif listrik untuk golongan rumah tangga R2 (3.500 VA hingga 5.500 VA) dan R3 (6.600 VA hingga ke atas) dan golongan sektor pemerintah (P1/6.600 VA, P2/200 KVA, P3/TR), terdapat proyeksi penghematan anggaran kompensasi hingga Rp 3,09 triliun di tahun ini.

"Dengan sendirinya kinerja PLN akan lebih baik meskipun hanya Rp 3,1 triliun, lumayan buat PLN untuk itu pemerintah apresiasi PLN yang telah menunjukkan kinerjanya di tengah pandemi dan kami masih melihat ruang bagi PLN untuk terus meningkatkan langkah efisiensinya," kata Rida usai konferensi pers, Senin (13/6).

Rida melanjutkan, kenaikan tarif listrik ini juga berdampak kepada Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik PLN. Dia meyakini masih ada upaya lain untuk bisa menekan BPP ini, contohnya mengkonversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT).

"Ujungnya jika ini dilakukan maka BPP akan turun, jika BPP turun maka tarifnya turun hingga kemudian nanti juga diuntungkan masyarakat dan APBN akan turun bebannya di tengah tekanan global seperti minyak bumi," jelasnya.

Ilustrasi pelayanan PLN. Foto: PLN

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan kenaikan tarif listrik ini juga bertujuan untuk mengoreksi bantuan pemerintah melalui dana kompensasi bisa lebih tepat sasaran untuk masyarakat kelas bawah.

Adapun sejak tahun 2017 sampai 2022, kata Darmawan, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243 triliun, sedangkan anggaran kompensasi hingga Rp 94 triliun.

"Akan ada penghematan APBN sebesar Rp 3,1 triliun untuk triwulan 3 dan 4 2022 dan anggaran ini yang bisa dialokasikan untuk program-program yang berdampak kepada masyarakat bawah dan menengah," lanjut dia.

Darmawan memaparkan, PLN membukukan laba bersih sebesar Rp 13,1 triliun selama tahun 2021, capaian tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah PLN. Menurut dia, upaya renegosiasi kontrak untuk menghadapi kelebihan pasokan listrik PLN berbuah baik.

"Kami mampu kapitalisasi sekitar Rp 37 triliun pengurangan beban take or pay. Kami juga mengurangi biaya investasi dan biaya operasional, kemudian di saat bersamaan kami mampu membangun pertumbuhan demand saat pandemi," terang Darmawan.

Dia melanjutkan, PLN mampu mengurangi utang hingga Rp 62,5 triliun dalam waktu dua tahun dan mengurangi biaya operasional pembayaran bunga Rp 7 triliun per tahun.