Kementerian Keuangan Bakal Tambah Direktorat Baru untuk Genjot Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri) dan Suahasil Nazara (tengah) sebelum memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menambah satu direktorat untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga Oktober 2024, Kemenkeu berhasil mengantongi Rp 477 triliun dari setoran PNBP

Suahasil mengatakan, direktorat baru tersebut akan diberi nama Direktorat Penggalian Potensi dan Pengawasan PNBP. Direktorat ini akan berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan bertugas mengawasi serta memikirkan potensi pengoptimalan penerimaan negara lewat PNBP.

“Direktorat pengawasan dan penggalian potensi mengawasi dan memikirkan potensi yang untuk optimalisasi penerimaan dari PNBP. Jadi nanti di dalam pengawasannya Pak Anggito (Wakil Menteri Keuangan) dan Pak Isa (Dirjen Anggaran), menggali potensi dan melakukan pengawasan,” kata Suahasil dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

Pengawasan PNBP sangat penting untuk menggenjot potensi penerimaan yang belum maksimal. Di samping itu, Kemenkeu juga akan membentuk posisi staf ahli PNBP yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan PNBP.

"Di dalam perpres 158/2024 tentang Kemenkeu, itu diangkat satu staf ahli PNBP yang memang selama ini belum ada. Kita berharap bahwa ini akan jadi lebih komprehensif pemahaman kita tentang PNBP," ungkapnya.

Anggito Abimanyu, Wamenkeu saat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Saat ini, sudah ada dua unit Eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas mengawasi dan mengelola PNBP yakni Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga.

Suahasil menyebut, Kementerian Keuangan sudah melakukan reformasi PNBP. Salah satunya, automatic blocking system yang akan memblokir ekspor produk PNBP jika pengusahanya tidak taat terhadap kewajiban pembayaran PNBP.

"Kita bisa melakukan automatic blocking system. Menyetop kegiatan ekspor-nya, supaya taat kepada PNBP," kata dia.