Kepala BPKH Beberkan Alasan Pentingnya Digitalisasi Layanan Haji dan Umrah
·waktu baca 2 menit

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menekankan pentingnya pengembangan digitalisasi untuk layanan haji dan umrah. Kepala Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan digitalisasi tersebut bakal bisa memudahkan para calon jemaah.
Selain itu, Anggito mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah menjadi penting diterapkan. Pertama, haji dan umrah berkaitan dengan rukun islam. Sehingga misi haji atau penyelenggara harus meningkatkan kualitas layanannya secara bertahap.
Anggito menjelaskan layanan yang dimaksud untuk ibadah haji dan umrah ini meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta pemberian fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua, terdapat fakta bahwa layanan-layanan tersebut mencakup berbagai masalah di luar aspek keagamaan. Di antaranya adalah penyediaan visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
"Oleh karena itu, pelaksanaan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama, bagi orang-orang yang mungkin selama ini dikecualikan," kata Anggito melalui keterangan tertulis saat Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center, dikutip pada Senin (10/10).
Anggito menuturkan alasan berikutnya adalah digitalisasi haji dan umrah dirasa bisa memenuhi kebutuhan untuk mengatasi masalah inklusivitas tersebut. Ia menegaskan digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke semua negara di dunia, harus dapat diakses oleh semua masyarakat.
"Setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan layanan operasi dan keuangan," ujar Anggito.
Dalam kesempatan ini, Anggito menjelaskan pihaknya berupaya meningkatkan layanan ibadah tersebut melalui kerja sama dengan Bank Indonesia menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4 di Jakarta Convention Center, Jumat (7/10). Tema yang dibahas untuk kegiatan tersebut juga terkait digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji.
Konferensi haji internasional itu diawali dengan membahas digitalisasi dan inklusivitas ekosistem haji di tingkat pemerintahan. Selain itu, dibahas pula isu-isu terkait digitalisasi haji dan umrah dan praktiknya, untuk penyelenggaraan haji dan umrah di misi haji, lembaga keuangan, dan operator tur.
Dalam panel-panel ini, para pembicara dipersilakan untuk menyampaikan cerita, pengalaman, maupun tantangan untuk meningkatkan inklusivitas melalui digitalisasi operasi haji dan umrah.
Dalam kegiatan konferensi kali ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (LoA) antara BPKH dan Komisi Nasional Haji Nigeria (NAHCON) mengenai berbagai kegiatan ke depan, terkait penyelenggaraan haji dan dana haji. Dalam rangka mendukung digital talent tersebut, BPKH juga mendapatkan dukungan kelembagaan dari Universitas Insan Cita Indonesia.
