Kinerja APBN 2019 Tak Cemerlang Akibat Tekanan Global dan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) saat konferensi pers Laporan APBN Tahun 2019 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2019 pemerintah pusat telah membelanjakan Rp 2.310,2 triliun, atau hanya setara 93,9 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja tersebut hanya tumbuh 4,4 persen, lebih rendah dibandingkan 2018 senilai Rp 2.213,1 triliun atau tumbuh 10,3 persen.

Menurut Sri Mulyani, rendahnya pertumbuhan belanja negara karena dampak perekonomian global mengalami banyak tekanan sepanjang 2019.

"Pendapatan negara mengalami tekanan karena rembesan perekonomian global yang melemah," kata Sri Mulyani di Gedung Djuanda, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Realisasi belanja 2019 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari pagu senilai Rp 1.634,3 triliun. Rinciannya, realisasi belanja mencakup kementerian/lembaga (K/L) Rp 876,4 triliun atau setara 102,4 persen dari pagu.

Lalu belanja non K/L Rp 622,6 triliun atau 79,9 persen dari pagu, serta belanja subsidi sebesar Rp 201,8 triliun atau mencapai 90 persen dari pagu.

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), tercatat Rp 811,3 triliun atau mencapai 98,1 persen dari pagu yang ditetapkan APBN sebesar Rp 826,8 triliun.

"Untuk belanja K/L tahun 2018 itu realisasinya bisa 100 persen dan tumbuh 10,6 persen dari tahun sebelumnya. Jadi belanja K/L tahun 2019 pertumbuhannya 3,5 persen masih lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.

Suasana Konferensi Pers APBN KiTa per akhir Mei 2019. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Sedangkan untuk penerimaan negara sepanjang 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN 2019. Angka ini hanya tumbuh tipis 0,7 persen dibandingkan periode akhir 2018.

Secara rinci, realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan senilai Rp 1.545,3 triliun. Penerimaan perpajakan ini hanya 86,5 persen dari target Rp 1.786,4 triliun.

Angka tersebut tumbuh tipis 1,7 persen dibandingkan realisasi periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.518,8 triliun.

"Manufaktur dan pertambangan turun paling dalam. Ini yang menyebabkan penerimaan perpajakan kita rendah," ujar Sri Mulyani.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul sebesar Rp 405 triliun atau setara 107,1 persen dari target yang sebesar Rp 378,3 triliun. Meski melampaui target, capaian ini turun 1 persen dari realisasi tahun 2018 senilai Rp 409,3 triliun.