Kisruh Harga Daging Sapi Setelah Kedelai: Bisakah Indonesia Swasembada?
PerbesarHarga daging sapi melonjak mengawali tahun 2021. Seiring dengan tren melesatnya harga sejumlah komoditas pangan yang sudah terjadi sejak momentum libur Natal dan pergantian tahun.
Tak jauh berbeda dengan naiknya kedelai yang memicu aksi mogok perajin tahu dan tempe, lonjakan harga daging ini juga berujung pada mogoknya para pedagang daging sapi selama 3 hari. Kenaikan harga disinyalir terjadi lantaran meroketnya harga daging sapi dari Australia.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asnawi, menyebut penyebab tingginya harga karena para importir mendapatkan harga tinggi atas pengadaan sapi bakalan dari negara utama penghasil daging dan sapi hidup itu.
"Pihak importir sapi mendapatkan harga yang sudah sangat tinggi dari negara produsen seperti Australia. Jadi terjadinya aksi mogok itu faktor kenaikan sapi siap potong yang ditimbang dari feedloter," jelas Asnawi kepada kumparan, Kamis (28/1).
Asnawi merinci, setidaknya dalam setahun terakhir sudah terjadi kenaikan 3 kali untuk harga timbang sapi hidup asal Australia. Pada bulan April 2020, harga timbang hidup tercatat sebesar USD 2,5 - USD 2,8 per kg.
Kemudian naik pada bulan Agustus 2020 menjadi USD 3,2 - USD 3,4 per kg. Terakhir, naik lagi di bulan Januari 2021 menjadi USD 3,9 per kg.
Kenaikan tersebut menyebabkan munculnya disparitas harga dengan sapi lokal. Harga timbang hidup sapi Boyolali, Muntilan, hingga Malang, ada di posisi Rp 44.000 per kg. Sedangkan sapi impor sudah mencapai Rp 48.500 per kg. Inilah yang menjadi pemicu harga eceran di pasar tradisional sudah berkisar antara Rp 105.000 hingga Rp 135.000 per kg.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor daging dari tahun ke tahun memang didominasi dari Australia. Pada 2019 misalnya, dari total 262.251 ton impor daging, sebanyak 122.684 ton berasal dari Australia. Baru lah kemudian sisanya dipenuhi dari negara lain seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, hingga India.
Data BPS tersebut juga menunjukkan tren peningkatan impor daging asal Australia dalam kurun waktu 5 tahun. Mulai dari tahun 2015 yang baru hanya 39.531 ton, kemudian 79.630 ton di 2016, naik lagi menjadi 85.192 ton di 2017, serta menjadi 100.623 ton di 2018.
Sementara untuk tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim stok daging sapi dan kerbau, baik impor plus lokal, masih mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, menyebut kebutuhan daging pada tahun 2021 diperkirakan naik jadi 696.956 ton.
Sedangkan produksi dalam negeri ditaksir sebesar 425.978 ton, ditambah dengan stok tahun lalu setara 47.836 ton. Sehingga ada total stok daging sebanyak 473.814 ton.
Dengan demikian, ada defisit untuk kebutuhan daging sebesar 223.142 ton. Kekurangan stok ini lagi-lagi bakal disiasati dengan impor.
"Pemerintah akan melakukan impor sapi bakalan sebanyak 502.000 ekor setara daging 112.503 ton, impor daging sapi sebesar 85.500 ton, serta impor daging sapi Brasil dan daging kerbau India dalam keadaan tertentu sebesar 100.000 ton. Stok di akhir tahun 2021 diperkirakan sebesar 58.725 ton diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan bulan Januari 2022," jelas Fadjar.
Data yang sama persis juga disampaikan oleh KPDI. Asnawi pun mengakui kebutuhan daging per kapita yang mencapai 2,59 per kg per tahun itu belum mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Sehingga ditempuh lah skema impor daging sapi beku dan sapi bakalan hidup. Di mana Australia memang jadi negara utama untuk sapi bakalan. Bahkan, Australia juga menjadi pemasok utama daging sapi beku, disusul kemudian Amerika, Spanyol, dan Argentina.
Demi mengatasi defisit berikut ketergantungan terhadap impor dari Australia, Kementerian Perdagangan berencana untuk mencari sumber lain. Meksiko menjadi salah satu negara yang tengah dilirik Kemendag.
"Dalam jangka panjang kami mencoba mencari strategi baru, mencari sumber negara lain. Contohnya sekarang yang kami lakukan adalah mencoba importasi dari Meksiko," jelas Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto, dalam video rilis Kemendag.
Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Suhanto terkait rencana tersebut. Termasuk soal apakah pengadaan bakal dilakukan Kemendag, atau ditugaskan kepada BUMN klaster pangan.
Bisakah Swasembada?
Tren produksi daging sapi di Indonesia sebetulnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tampak dari catatan BPS terkait produksi daging sapi dari tahun 2010 hingga 2019.
Pada tahun 2015 dan 2016, total produksi daging sapi masih berada di atas 500 ribu ton per tahun. Tepatnya sebesar 506.660 ton di 2015 dan naik menjadi 518.484 ton di 2016.
Angka produksi itu kemudian tak lagi menyentuh angka 500 ribu ton tiga tahun berturut-turut. Rinciannya, pada tahun 2017 produksi merosot menjadi 486.319 ton, sebanyak 497.971 ton di 2018, serta di 2019 sebesar 490.420 ton.
Ini terjadi lantaran Provinsi Jawa Timur yang menjadi penyumbang terbesar, juga terus menurun produksinya. Dari yang biasanya di atas 100 ribu ton per tahun, menjadi sekitar 99 ribu ton selama 3 tahun terakhir.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, memberi saran agar pemerintah melakukan substitusi daging sapi ke daging ayam hingga ikan. Alih-alih berharap bisa melakukan swasembada dalam waktu singkat.
Menurut Khudori, cita-cita swasembada itu saat ini masih jauh panggang dari api. Ada banyak persyaratan yang hingga kini belum bisa terpenuhi demi mewujudkan swasembada itu.
"Memang enggak mudah ya, dan pertanyaan penting apakah kita harus swasembada sapi? Sebetulnya kita punya sumber daya protein itu banyak dan harganya tidak setinggi daging sapi. Bisakah swasembada? ini secara hipotetik bisa tapi syaratnya banyak," jelas Khudori kepada kumparan, Kamis (28/1).
Rencana swasembada itu terlebih dahulu mesti konsisten dilakukan berkelanjutan oleh pemerintah. Sementara saat ini, menurutnya, kita masih menggantungkan stok impor sebesar 30-35 persen.
Belum lagi persoalan lainnya yakni karakteristik peternak sapi di Indonesia. Khudori menyebut, sekitar 5 juta peternak kecil itu sebetulnya tak sepenuhnya bisa dianggap sebagai peternak murni.
"Mereka ini hanya sambilan dan bukan budidaya sapi, agak sulit mendorong bisa swasembada. Mereka memperlakukan sapi seperti tabungan, jadi meskipun layak potong belum tentu masuk pasar kalau tak terdesak," pungkasnya.
Di samping itu, soal lain yang juga mesti diselesaikan yakni pembibitan atau indukan sapi. Indukan sapi sejauh ini juga didatangkan dari Australia.
Pengadaan indukan ini, menurutnya, tak bisa lepas dari politik dagang. Mereka menekan pengiriman indukan agar Indonesia tetap menjadi konsumen daging nomor satu bagi Australia.
Walaupun indukan sapi lokal yang bagus sebetulnya ada di Sumbawa, Bali dan Madura, sayangnya sapi-sapi ini susah untuk dijaga ukurannya lantaran kerap terjadi perkawinan silang.
Kelengkapan infrastruktur peternakan, ketersediaan industri pakan, hingga iklim distribusi yang baik, juga menjadi sejumlah PR lainnya.
Integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi
Solusi lainnya, menurut Khudori, yakni melakukan integrasi antara kebun sawit dengan peternakan sapi. Besarnya lahan kebun sawit yang Indonesia miliki, bisa menjawab persoalan minimnya lahan untuk sapi.
Berkaca dari negara-negara yang menjadi produsen utama daging sapi seperti Australia, Argentina hingga Amerika. Mereka ini melakukan pembibitan dengan cara melepasliarkan sapi-sapi, atau bukan dengan cara dikandangkan.
"Jadi satu hektare itu rasionya cukup untuk 2 sapi. Kalau misalkan kita manfaatkan seperempat saja dari 16 juta hektare, itu kan kita sudah punya potensi 8 juta ekor," pungkas Khudori.