Bisnis
·
11 Juli 2021 15:41
·
waktu baca 1 menit

Komisi VI DPR soal Vaksin Berbayar Kimia Farma: Jangan Ganggu Stok Vaksin Gratis

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Komisi VI DPR soal Vaksin Berbayar Kimia Farma: Jangan Ganggu Stok Vaksin Gratis (473292)
searchPerbesar
Apotek Kimia Farma di Jalan Teuku Umar, Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Foto: Denita BR Matondang/kumparan
Vaksin gotong royong individual segera mulai ditawarkan atau bisa dibeli melalui PT Kimia Farma. Pelaksanaan vaksinasi individu ini bakal dilakukan oleh cucu usaha Kimia Farma yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, meminta jangan sampai vaksin berbayar tersebut malah mengganggu stok vaksin yang gratis. Sehingga mekanisme harus diatur dengan baik.
“Negara berkewajiban menyediakan vaksin gratis. Itu mandat konstitusi. Akan tetapi, bagi yang ingin berbayar, dibuka juga kesempatan,” kata Martin saat dihubungi, Minggu (11/7).
“Tinggal diatur mekanismenya agar vaksin yang berbayar tidak mengganggu stok vaksin yang gratis. Misalnya, merk yang berbeda untuk yang berbayar dan gratis,” tambahnya.
Martin mengungkapkan pihaknya sudah rapat dengan BUMN Farmasi. Ia mengatakan BUMN Farmasi memastikan stok vaksin corona aman untuk produksi setidaknya sampai Desember 2021.
"Karena itu, vaksinasinya harus dikebut. Kita harus kejar secepatnya kekebalan kawanan itu," ujar Martin.
Komisi VI DPR soal Vaksin Berbayar Kimia Farma: Jangan Ganggu Stok Vaksin Gratis (473293)
searchPerbesar
Apotik kimia farma berikan informasi mengenai masker kosong Foto: Zuhri Noviandi/kumparan
Martin menuturkan sejak awal sudah mendorong dibukanya seluruh jalur partisipasi vaksinasi yang membuat percepatan mencapai target herd immunity. Menurutnya untuk mencapai kekebalan tersebut diperlukan 181 juta orang segera divaksin COVID-19.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Martin menyarankan pemerintah juga harus tetap memperhatikan berbagai risiko pelanggaran yang terjadi selama proses vaksinasi baik yang berbayar maupun gratis.
“Soal kualitas dan kepastian harga vaksin, pemerintah bisa mengatur lisensi bagi tempat-tempat resmi yang melayani vaksin berbayar, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan," tutur Martin.