Krisis Pangan Mengancam, Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
·waktu baca 2 menit
PerbesarMasalah krisis pangan kini mengancam berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi pemicu masalah rantai pasok pangan global.
Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, mengatakan Indonesia perlu mentransformasikan sistem pangannya menjadi resilien dan adaptif dalam menyikapi potensi terjadinya krisis pangan.
"Ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat dan usaha mikro kecil di sektor makanan dan minuman perlu menjadi fokus,’" kata Felippa Ann Amanta, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/7).
Menurut dia, potensi terjadinya krisis pangan sangat besar jika dilihat dari berbagai faktor. Untuk faktor internal, sistem pangan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tingginya ongkos produksi, belum efisiennya proses produksi dan panjangnya rantai distribusi, berperan sangat besar dalam pembentukan harga.
Sementara dari sisi eksternal, kondisi geopolitik internasional seperti perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perdagangan pangan global, juga berkontribusi menyusul keterkaitan banyak negara pada pasar internasional.
Tak hanya itu, perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya masa panen dan proses produksi. Sektor pertanian Indonesia termasuk yang rentan terhadap dampak negatif krisis iklim.
"Sistem pangan kita perlu bertransformasi dan fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Keterjangkauan, selain ketersediaan, juga sangat penting karena pandemi menurunkan daya beli masyarakat," ujarnya.
Resiliensi sektor pertanian, keberlangsungan lingkungan, dan ketahanan pangan, adalah tujuan yang saling terkait. Sistem pertanian dituntut memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat dengan meminimalisasi dampak lingkungan dan harus lebih tahan terhadap krisis iklim.
Transformasi mendesak dilakukan demi mengurangi risiko krisis pangan di masa depan. Sistem pertanian perlu secara aktif mengambil strategi mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan.
Penggunaan cara-cara bertani yang malah merusak lingkungan, kata dia, perlu segera dihentikan. Program food estate misalnya, perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaannya karena hal ini justru tidak aman untuk lingkungan.
Sistem pertanian idealnya mengadaptasi keterbatasan lahan dengan memaksimalkan lahan yang ada melalui penggunaan input pertanian berkualitas, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan memperbaiki mekanisme adopsi Kartu Tani.
Sementara itu, Indonesia tetap perlu responsif dan aktif dalam perdagangan pangan internasional. Kebijakan proteksionis yang sempat dilakukan Indonesia, dinilai akan membahayakan karena dapat membuka peluang terjadinya pelarangan ekspor serupa oleh negara lain.
"Indonesia juga harus dapat terlihat sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan," ujarnya.