Kritik Kartu Pra Kerja: Masyarakat Butuh Uang Tunai Bukan Pelatihan

Juru bicara Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukkan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja bagi masyarakat. Termasuk, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang belum memiliki pekerjaan dengan mengakses www.prakerja.go.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendaftaran tahap awal dibuka sejak Sabtu (11/4) sampai Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB. Untuk tahap ini, pemerintah memberikan kuota bagi 164.000 masyarakat yang akan mendapatkan pelatihan kerja hingga pesangon.

Peluncuran Kartu Pra Kerja di tengah pandemi virus corona ini pun lantas menuai kritik. Kalangan ekonom menilai program tersebut kurang tepat guna di situasi saat ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pada kondisi pandemi virus corona, masyarakat lebih membutuhkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk mendorong daya beli di tengah lesunya perekonomian.

"Yang dibutuhkan saat ini kan uang tunai dan sembako, sementara target Kartu Pra Kerja 5,6 juta orang diberi pelatihan online. Kan kurang pas ya. Kalau mau bantu ya cash, transfer model BLT (Bantuan Langsung Tunai) ke tiap orang yang di PHK," ujar Bhima ketika dihubungi kumparan, Minggu (12/4).

Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Di sisi lain, Bhima menambahkan, program Kartu Pra Kerja ini juga dipandang sebagai program yang belum siap. Mulai dari anggaran, bentuk programnya hingga datanya masih banyak bermasalah.

"Sama sekali kurang efektif. Dana untuk stimulus kurang dan programnya tidak siap. Soal data juga masih bermasalah. Ini program kartu prakerja harus dirombak total," imbuh dia.

Senada, Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah menuturkan pemerintah memang harus melakukan penyesuaian soal metode penyaluran bantuan yang lebih efektif.

"Sekarang ini tujuan utama adalah membantu masyarakat yang terkena PHK agar mereka bisa tetap hidup layak di tengah wabah corona. Bukan menyiapkan mereka dengan memberikan pelatihan," kata Piter dihubungi berbeda.

Sebagian besar dari para korban PHK yang bakal mendapatkan kartu Pra Kerja itu, kata Piter, merupakan orang-orang yang telah memiliki skill dan pengalaman. Sehingga, pemberian pelatihan seperti format dalam Kartu Pra Kerja, dinilai kurang tepat.

"Mereka tidak butuh pelatihan, yang mereka butuhkan income pengganti upah yang hilang. Karena itu, untuk sementara ini penyaluran Kartu Pra Kerja yang disalurkan kepada korban PHK, menurut saya hendaknya tidak dalam bentuk pelatihan melainkan bantuan tunai," pungkasnya.