Lifting Migas Lesu Kembali Jadi Biang Kerok Tertekannya Penerimaan Negara

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyoroti penurunan lifting minyak dan gas bumi (lifting migas) menjadi salah satu penyebab utama terkontraksinya penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan realisasi penerimaan pajak per Oktober 2024 mencapai Rp 1.517,53 atau 76,3 persen dari target APBN.

Rinciannya yaitu PPh non-migas sebesar Rp 810,76 triliun turun 0,34 persen, kemudian PPN dan PPnBM Rp 620,42 triliun menguat 7,87 persen, PBB dan pajak lainnya Rp 32,65 triliun naik 12,81 persen, dan PPh Migas Rp 53,70 triliun atau terkontraksi 8,97 persen.

Anggito menjelaskan masih lesunya PPh migas disebabkan penurunan lifting minyak bumi. Meski demikian, dia optimistis kondisi ini bisa berbalik arah dalam 2 bulan terakhir tahun 2024.

"PPh Migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga di dalam 2 bulan terakhir nantinya memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita rumuskan dalam APBN," ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA Oktober 2024, Jumat (8/11).

Kondisi yang sama juga terjadi pada PNBP. Kemenkeu mencatat realisasi PNBP mencapai Rp 477,5 triliun pada Oktober 2024, atau 97,1 persen dari target APBN 2024. Capaian ini terutama disumbang oleh dividen BUMN dan BLU.

"Memang ada kontraksi ya tentu karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan penetapan dari batu bara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan di dalam menekan pencapaian PNBP," jelas Anggito.

Jika dilihat berdasarkan sektornya, realisasi PNBP SDA Migas mencapai Rp 93,9 triliun atau 85,2 persen dari target APBN.

Kemenkeu mencatat realisasi ini terkontraksi 4 persen (yoy) dipengaruhi penurunan lifting migas. akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Kemudian, PNBP SDA nonmigas realisasinya Rp 97,5 triliun alias 100 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini terkontraksi 16,6 persen (yoy) dipengaruhi moderasi harga batu bara, sehingga royalti batu bara berkurang 24,9 persen.

"Tapi ini dikompensasi dari pendapatan dividen BUMN dan BLU yang menjadi kontributor utama," kata Anggito.

Adapun realisasi PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau 92,8 persen dari target. Realisasinya tumbuh 7,5 persen (yoy) karena setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Kemudian, PNBP lainnya sebesar Rp 125 triliun atau 108,5 persen dari target, terkontraksi 6,4 persen (yoy) disebabkan menurunnya pendapatan hasil tambang karena moderasi harga batu bara.

Terakhir, PNBP dari BLU mencapai Rp 81,6 triliun atau 97,9 persen dari target, tumbuh 13,2 persen (yoy) terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya pelayanan RS, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.