Live To The Point: Kepala BKPM Bicara Investasi dan Omnibus Law

Program To The Point kali ini akan membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja, yang memasuki tahap-tahap akhir pembahasan di DPR. Pemerintah mematok target, omnibus law atau RUU sapu jagat itu bisa disahkan pada Oktober 2020 mendatang. Bahkan kabarnya, paralel dengan pembahasan RUU di DPR, berbagai aturannya termasuk Peraturan Pemerintah (PP)-nya juga disiapkan secara paralel.

Sehingga, saat RUU itu sudah disahkan menjadi undang-undang, bisa langsung diberlakukan. Jika benar, RUU Cipta Kerja ini memang layak disebut omnibus law atau sapu jagat. Selain karena pembahasannya yang serba cepat, beleid ini juga mencakup 11 klaster yang sebelumnya diatur terpisah-pisah di 79 undang-undang. Di antaranya tentang investasi, ketenagakerjaan, perizinan, pertambangan, hingga administrasi pemerintahan dan berbagai sanksi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (31/10). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Pemerintah mengklaim, jika RUU Cipta Kerja sudah diberlakukan, investasi akan mengalir deras. Karena perizinan lebih jelas, pasti, dan transparan. Dengan begitu, dijanjikan juga tak ada pungli. "Jadi saya katakan positifnya sangat banyak sekali, pertumbuhan ekonomi kita itu akan tinggi sekali. Kita butuh lapangan kerja yang besar," kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Akankah lonjakan investasi benar terwujud, di tengah kelesuan ekonomi global akibat pandemi? kumparan akan membahasnya dalam wawancara khusus di program To The Point bersama Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Selasa (15/9) pukul 14.00 WIB. Untuk memudahkan kamu menyaksikan live streaming To The Point, kamu bisa menyimpan artikel dengan bookmark story ini di smartphone atau laptop. Tandai juga agenda ini pada kalender Anda melalui Google Calendar atau iCal.

To The Point bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: kumparan