Luhut: Bursa Karbon Indonesia Diluncurkan September 2023

Meko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tandatangi MoU dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di Jakarta Pusat, Senin (24/7). Foto: Alfadillah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia akan menerapkan Bursa Karbon pada September 2023. Penerapan sistem perdagangan karbon ini bagian dari pengurangan emisi karbon di Tanah Air.

"Kami akan meluncurkan pada September 2023 sebagai bagian dari upaya mencapai emisi nol di 2060," kata Luhut dalam acara penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing, Jakarta, Senin (24/7).

Luhut mengatakan pelaksanaan bursa karbon akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bursa karbon ini juga akan dibatasi.

Emisi karbon di Jakarta. Foto: Aly Song

Nilai diperkirakan perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai USD 1-15 miliar per ton. Besarnya nilai tersebut karena Indonesia berpotensi sebagai negara penampung CO2 di dunia, sebab punya reservoar dan saline ecofire yang mampu menyerap 400 gigaton.

"Saya kira langkah konkret kita buka carbon pricing, carbon market di Indonesia yang nilai perdagangannya bisa USD 1-15 miliar per ton. Jadi, angka yang sangat besar," ungkap Luhut.

Berkaitan dengan rencana ini, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menekan kerja sama dengan Inggris. Kerja samanya adalah penandatanganan Implementing Arrangement (IA) UK PACT Carbon Pricing.

Kesepakatan itu ditandatangani Luhut dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins. Luhut mengatakan kesepakatan tersebut menindaklanjuti MoU Inggris-Indonesia tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon, yang ditandatangani di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu.

Meko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tandatangi MoU dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins di Jakarta Pusat, Senin (24/7). Foto: Alfadillah/kumparan

Melalui program ini, Inggris menggelontorkan 2,7 juta poundsterling untuk mendukung pengembangan dan koordinasi teknis dalam aksi iklim dan nilai ekonomi karbon (NEK). Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah NEK Indonesia, dan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan khusus untuk pajak karbon.

Program Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai komitmen yang ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional, sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.