Luhut Tagih Dana JETP untuk Pensiunkan PLTU: Realitanya Butuh Rp 1.529 Triliun

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Halal bihalal di Lingkungan Kementerian Maritim dan Investasi, Selasa (2/5/2023). Foto: Dok. Kemenko Marves

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) masih kurang. Dana JETP kurang karena kebutuhan transisi energi bisa mencapai USD 100 miliar atau setara Rp 1.529,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.294 per dolar).

Luhut mengatakan masih belum ada kelanjutan pencairan dana JETP senilai USD 20 miliar. Pemerintah saat ini mencari investor atau donor dari lembaga lain.

“Jika kalian melihat kembali hasil G20, dan dana USD 20 miliar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai USD 100 miliar. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini bahkan yang USD 20 miliar hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya,” kata Luhut dalam Bloomberg Ceo Forum at ASEAN di Hotel Fairmont, Rabu (6/9).

Dengan kebutuhan dana JETP USD 100 miliar, pemerintah masih membutuhkan tambahan dana senilai USD 80 miliar. Luhut menegaskan pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi.

“Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun,” tuturnya.

Luhut menekankan dana JETP diperlukan untuk melakukan pensiun dini PLTU. Pemerintah sedang mengkaji program tersebut dan masih menagih dana tersebut.

“Ya JETP, jadi itu sampai sekarang belum tau uangnya. Ya kita (bakal tagih) mereka yang minta kita buat, tapi mana duitnya kan gitu,” ujar Luhut.

Melalui JETP, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi puncak gas rumah kaca (GRK) sampai pada 290 MT CO2 tahun 2030, mempercepat bauran energi terbarukan menjadi 34 persen tahun 2030, dan mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission, NZE) pada tahun 2050. Menurut Luhut, China memerlukan waktu 20 tahun untuk proses transisi energi dan Indonesia akan mencontohnya.

"Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali, kita juga akan nanti begitu," tutur Luhut.