Mari Elka Pangestu dan Apa, Sih, yang Dikerjakan Bank Dunia?
PerbesarPresiden Bank Dunia, David Malpass, mengumumkan penunjukan Mari Elka Pangestu sebagai Direktur Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia. Mantan menteri era Presiden SBY itu mulai bekerja pada 1 Maret 2020.
Mari Pangestu akan memimpin dan mengawasi program kerja Global Practice Groups Bank Dunia. Selain itu, dia juga akan mengawasi kelompok riset dan data Bank Dunia serta fungsi Hubungan Eksternal dan Korporat.
“Suatu kehormatan besar dapat bergabung dengan Bank Dunia dalam misi pembangunan,” kata Mari Pangestu di Twitter, Jumat (10/1).
Selain Mari Pangestu, orang Indonesia yang pernah menjabat di pucuk kepemimpinan Bank Dunia adalah Sri Mulyani. Ia menjabat sebagai Direktur Pelaksana pada tahun 2010 hingga 2016. Sebelum akhirnya ia pulang ke Indonesia, lalu menjadi menteri keuangan di era Jokowi hingga detik ini.
Upah yang diterima sebagai pejabat Bank Dunia terbilang tinggi. Pada tahun 2015, misalnya, Sri Mulyani tercatat menerima gaji sebesar USD 845.553 atau sekitar Rp 11 Miliar per tahun. Gaji sebesar itu berbanding lurus dengan setumpuk tanggung jawab yang besar pula. Tujuan Bank Dunia adalah melenyapkan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bersama negara-negara dunia.
Lantas, apa saja yang sebetulnya dikerjakan Bank Dunia?
Melenyapkan Kemiskinan
Bank Dunia berdiri pada 27 Desember 1945. Keberadaan lembaga keuangan global itu tak lepas dari semangat membangun kembali perekonomian negara-negara Eropa yang hancur akibat perang dunia II.
Perancis merupakan negara pertama yang memperoleh pendanaan pada tahun 1947. Kala itu, pendanaan yang dikucurkan Bank Dunia berfokus pada proyek infrastruktur seperti bendungan, jaringan listrik, sistem irigasi, dan jalan.
Secara struktural, Bank Dunia merupakan salah satu badan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Markas lembaga tersebut terletak di Washington, D.C., AS. Jumlah negara anggota Bank Dunia kini mencapai 189 negara.
Dilansir situs Worldbank.org, gagasan melenyapkan kemiskinan muncul sekitar tahun 1970-an. Kala itu, Bank Dunia berupaya membuat sejumlah program yang secara langsung menyentuh orang miskin. Sejumlah proyek produksi makanan, pembangunan desa, kesehatan dan nutrisi menjadi fokus utama.
Pada tahun 1980-an, pe kerjaan Bank Dunia semakin bertambah. Sejumlah isu pembangunan sosial, pendidikan, komunikasi, warisan budaya, dan tata pemerintahan juga menjadi fokus dari Bank Dunia.
Meski demikian, pendanaan yang diberikan oleh Bank Dunia pun tak gratis. Skema bantuan yang diberikan ke negara yang membutuhkan merupakan pinjaman jangka panjang. Sumber keuangan Bank Dunia berasal dari negara-negara anggota dan modal swasta.
Bank Dunia juga konsisten melakukan riset tentang keadaan perekonomian suatu negara. Laporannya diungah di website resmi mereka.
Tugas lainnya adalah, Bank Dunia erupakan organisasi yang menetapkan standar kemiskinan dunia. Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan dunia ada di angka USD 1,9 PPP (Purchasing Power Poverty) atau paritas daya beli.
Hubungan Bank Dunia dan Indonesia
Di Indonesia, kehadiran Bank Dunia dimulai di era Presiden Soeharto pada tahun 1968. Proyek yang pertama kali didanai ada di sektor pertanian. Bank Dunia memberikan dukungan pada irigasi dan produksi pupuk hingga pengembangan pertanian dan kelapa sawit.
Hingga detik ini, porsi utang terbesar Indonesia berasal dari Bank Dunia. Total utang Indonesia yang masih aktif dan sudah dicairkan sepanjang 2006-2018 mencapai USD 2.704.523.151 atau sekitar Rp 41,10 Triliun.
Dana sebesar itu dialokasikan untuk sejumlah bidang. Pada tahun 2018, Bank Dunia mencatat porsi utang terbesar Indonesia dialokasikan untuk pendidikan. Nilainya mencapai USD 581,3 Juta atau sekitar Rp 8 Miliar.
Dalam catatan Bank Dunia, dana itu digunakan pula untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil. Program yang dilakukan adalah KIAT (Kinerja dan Akuntabilitas) Guru. Program tersebut menyasar 270 desa tertinggal, memperbaiki kapasitas 1.800 wakil masyarakat dan akuntabilitas 1.700 guru.
Kerangka kemitraan antara Bank Dunia dan Indonesia mengikuti prioritas Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tahun 2015, Bank Dunia berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia untuk memberantas kemiskinan ekstrem, membangun kesejahteraan, serta menurunkan tingkat ketimpangan.
Pada tahun 2018, Bank Dunia mencatat Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999 mejadi 9,8 persen.