Mau Bertemu DPRD, Anies Punya Alasan Kuat Melepas Saham Anker Bir

Produk dari PT. Delta Djakarta. Foto: Dok. deltajkt.thinkrooms.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki sejumlah kajian untuk segera melepas saham kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Kajian ini akan diserahkan ke DPRD DKI.

“Saya rasa (kajiannya) sederhana sekali kok, itu soal uang sebanyak itu mau dipakai apa, mau dipakai membiarkan atau dipakai, kita punya kebutuhan dana yang besar lho. Tahun lalu teman-teman ingat saya minta ke Dewan Rp 1,2 triliun untuk pipa sama tuh dengan nilai (saham DLTA) ini. Bayangkan kalau itu dipakai untuk air bersih, terasa manfaatnya lebih besar. Jadi tugas pemerintah bukan mencari untung tetapi tugas pemerintah itu melaksanakan undang-undang,” kata Anies di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (13/3)..

Untuk itu, Anies meminta DPRD DKI segera mengagendakan pembahasan pelepasan saham tersebut. Sehingga pihaknya bisa menjelaskan lebih detail mengenai kajian yang disiapkan.

Ia mengungkapkan dalam pelepasan saham ini tidak ada perhitungan untung dan rugi. Sebab, kata Anies, yang lebih penting adalah penggunaan dana tersebut sebagai sarana pembangunan di Jakarta.

“Jadi mau didiamkan atau tidak, itu saja pilihannya. Lain kalau kita berbicara tentang satu industri konstruksi, satu industri perbankan. Nah lalu dibandingkan, kan dua-duanya memberikan efek pembangunan. Kalau (saham DLTA) ini tidak ada efek pembangunannya, kalau mau kajian lagi malah justru aneh, apanya yang mau dikaji, sudah jelas industrinya ini,” tutur Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat di DPRD DKI Jakarta. Foto: Moh Fajri/kumparan

Lebih lanjut, Anies memastikan apabila pelepasan saham tersebut terlaksana, maka dana yang ada pemanfaatannya akan tetap dikoordinasikan dengan DPRD DKI. Apalagi dana itu kembali kepada Pemprov menjadi APBD.

“Kemarin saya gunakan ilustrasi sekolah supaya menggambarkan saja, bahwa dana segitu bisa digunakan untuk 100 sekolah, pipa 100 ribu saluran air baru, bila kita membiayai air minum bisa sampai 1 juta air minum. Jadi itu ilustrasi betapa duit ini besar,” terang Anies.

Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, meminta kajian yang sudah dibuat oleh Anies. Dia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan alasan yang jelas mengenai pelepasan saham tersebut.

“Atas dasar itu barulah pimpinan mengajak untuk melakukan pertemuan Rapimgab untuk kemudian menjelaskan. Setelah itu baru mekanisme berikutnya adalah apakah pencabutan saham harus dengan Perda atau hal lainnya,” ujar Bestari.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mendukung rencana Anies melepas saham tersebut. Taufik bilang pelepasan saham itu merupakan janji kampanye Anies. Namun, ia merasa banyak hal positif dari penjualan saham bir tersebut.

“Kalau yang Delta itu perolehannya keuntungan, bukan pembangunan, saya kira ini salah satu faktornya. Anda bayangkan kalau sekarang kita dapat Rp 1.2 triliun, dia maksimum Rp 50 miliar lah (dividen) setahun dikali 24 tahun baru dapet duit Rp 1,4 triliun. Selama 24 tahun pemerintah DKI tersandra,” tutur Taufik.

Sebagai catatan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,25 persen kepemilikan atau 210.200.700 lembar saham DLTA. Di tahun 2017 lalu Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dividen dari DLTA sebesar Rp 48,57 miliar. Sedangkan di tahun 2016 lalu jumlah dividen yang diterima mencapai Rp 33,63 miliar