Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi

Jokowi menerima kunjungan SBY di istana. Foto: Biro pers istana

Sepanjang tahun lalu, perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup sulit akibat faktor global. Defisit perdagangan tercatat yang terparah dalam sejarah. Tak hanya itu, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) juga melebar di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Nilai tukar rupiah pada tahun lalu juga sempat mencapai level Rp 15.000 per dolar AS, meski hanya berlangsung selama beberapa menit di pasar spot.

Sejumlah pihak membandingkan perekonomian Indonesia era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat periode SBY, pertumbuhan ekonomi memang lebih tinggi dari saat ini. Namun hal tersebut dinilai karena berkah meningkatnya harga komoditas global.

Berbeda dengan kondisi di zaman Jokowi, sejumlah harga komoditas anjlok. Tak hanya itu, kondisi juga diperparah dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta ketidakpastian kebijakan Presiden AS Donald Trump.

"Zaman Pak SBY terjadi commodity boom, menyebabkan ekspor membaik, merambat ke sektor lain karena pendapatan juga naik, seperti konsumsi rumah tangga," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada kumparan, Rabu (6/2).

Ilustrasi Gedung Bertingkat Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5-6 persen. Pencapaian tertinggi pada 2011 sebesar 6,5 persen dan terendah pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen.

Menurut Bhima, di 2009 perekonomian melambat dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah, sebagai buntut dari krisis ekonomi yang terjadi di kuartal akhir 2008.

"Hal tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada kuartal I 2009 masih mengalami tekanan berat, ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi yang cukup dalam," katanya.

Menurut dia, Kritik ekonomi untuk SBY selama menjabat ialah gagal membangun infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada masa SBY kurang dari 8 persen dalam APBN. Sementara, anggaran cukup besar untuk pos subsidi energi, hingga 19 persen. Pada era pemerintahan SBY, harga minyak sempat menembus level tertinggi, yakni mencapai USD 146 per barrel pada Juli 2008. Sehingga fokus pemerintah saat itu adalah meningkatkan subsidi energi bagi masyarakat.

Penambahan anggaran infrastruktur dilakukan Presiden Jokowi. Sektor konstruksi terus menunjukkan tren meningkat. Selain itu, PDB juga didukung sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; serta perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,79 persen pada 2015. Tahun-tahun berikutnya, angka tersebut tidak naik terlalu signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,02 persen dan 2017 sebesar 5,07 persen.

Berdasarkan angka, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah dibandingkan era SBY. Namun perlu dicatat, masa kepemimpinan Jokowi baru berlangsung kurang dari lima tahun dan belum bisa dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya yang selama sepuluh tahun.

Bongkar muat baja Foto: Helmi Afandi/kumparan

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tiap era berbeda sangat tergantung pada kebijakan sang presiden. Di era SBY, pemerintah memilih stabilisasi makroekonomi dan politik dengan subsidi energi yang besar.

Sedangkan masifnya pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir, bisa menjadi penopang baru untuk geliat ekonomi di masa depan.

Di tahun 2018, perekonomian diproyeksikan tumbuh 5,1-5,2 persen. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi pendorong utama perekonomian.

"Kalau 2018 antara 5,1-5,2 persen, karena di kuartal III 2018 saja sudah 5,17 persen. Dengan perkiraan pertumbuhan di kuartal IV 2018 sebesar 5,2 persen," ujar Iskandar. Untuk lebih jelasnya berikut data pertumbuhan ekonomi di era SBY dan Jokowi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

SBY Periode I 2005: 5,60 persen 2006: 5,50 persen 2007: 6,32 persen 2008: 6,10 persen 2009: 4,50 persen

SBY Periode II 2010: 6,10 persen 2011: 6,50 persen 2012: 6,23 persen 2013: 5,78 persen 2014: 5,02 persen

Jokowi 2015: 4,79 persen 2016: 5,02 persen 2017: 5,07 persen 2018: 5,1-5,2 persen (proyeksi) 2019: 5,2-5,3 persen (proyeksi)