Menaksir Anggaran Baret, Pangkat, hingga Tongkat Komando Kementerian ATR/BPN
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarJajaran Kementerian ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) punya atribut baru pada seragam mereka. Atribut baru berupa baret dan tanda pangkat itu, secara simbolis disematkan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Selasa (26/7).
Tak hanya itu, untuk pejabat level tertentu seperti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) atau Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) juga diberikan tongkat komando. Hal ini serupa dengan komandan dan kepala-kepala satuan di TNI dan Polri.
"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," kata Hadi Tjahjanto saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN.
Mantan Panglima TNI itu memasangkan atribut baru tersebut secara simbolis, kepada perwakilan Kementerian ATR/BPN. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.
"Kementerian ATR/BPN beserta instansi vertikalnya di seluruh daerah di Indonesia, memiliki 35 ribu pegawai. Pemberian atribut itu agar para pegawai lebih percaya diri," ujarnya memberi alasan pemberian atribut tambahan.
Anggaran Pengadaan Atribut
Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teguh Hari Prihatono, mengatakan pengadaan atribut Kementerian ATR/BPN telah diatur alokasi anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam satuan kerja Kementerian ATR/BPN.
"Pengadaan seragam atau atribut sebagaimana dimaksud sudah direncanakan serta memiliki alokasi anggaran melalui mekanisme DIPA. Pengadaan baret, perubahan tanda pangkat, dan tongkat komando sebagaimana dimaksud tetap menggunakan slot anggaran dalam DIPA dan tersedia pada masing-masing satuan kerja (Satker)," ujar Teguh melalui pesan singkat kepada kumparan, Kamis (28/7).
Dia menambahkan, yang diluncurkan di Rakernas itu lebih merupakan penyegaran warna pakaian dinas. Sedangkan atribut baru, masih sebatas prototipe yang disematkan pada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Teguh juga tidak merinci besarnya anggaran pengadaan atribut baru tersebut. Sementara dari pengecekan kumparan di sejumlah toko online, baret termurah ditawarkan di harga Rp 30.000-an. Tapi yang kualitas lebih baik, ada yang mencapai Rp 100.000 per buah.
Sedangkan tanda pangkat untuk TNI/Polri misalnya, ditawarkan termurah di harga Rp 10.000-an. Itu untuk level tamtama hingga bintara. Sedangkan untuk perwira menengah, bisa mencapai Rp 75.000.
Seperti yang disampaikan Hadi Tjahjanto, Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya punya 35 ribu pegawai. Jika pakai asumsi harga baret dan tanda pangkat termurah, maka harga keduanya mencapai Rp 40.000. Jika untuk memenuhi kebutuhan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, maka total nilainya Rp 1,4 miliar.
Sementara harga tongkat komando bervariasi. Mulai dari Rp 80.000 per buah, hingga ada yang mencapai Rp 3 juta. Hal itu tergantung dari jenis bahan, desain, serta kualitas pengerjaannya.
Sementara itu dari pengecekan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ATR/BPN, memang tidak ditemukan proyek pengadaan barangnya. Yang ada yakni pengadaan bahan pakaian dinas harian.
Pengadaan barang dengan kode 9037065 itu nilai anggaran-nya Rp 531 juta, dengan status tender sudah selesai. Itu hanya untuk Kementerian ATR/BPN pusat. Sementara untuk masing-masing Kantor Wilayah ATR/BPN, mengadakan tender pengadaan bahan seragam masing-masing.