Mengingat Lagi Janji Jokowi Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun

Jokowi pada menyoblos pada pemilu 2014. Foto: AFP/ROMEO GACAD

Pengrajin tahu dan tempe di Jabodetabek melakukan aksi mogok produksi pada 21-23 Februari 2022 lalu karena lonjakan harga kedelai yang tak terkendali. Saat ini harga kedelai berada di level USD 15,68 per bushel atau setara Rp 11.500 per kg. Bahkan pada Mei tahun lalu harganya sempat menyentuh Rp 12.000 per kg. Sebagai pembanding, pada 2020 harga kedelai masih sekitar Rp 8.500 per kg.

Lebih dari 80 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri harus dipenuhi dari impor. Kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 3 juta ton per tahun. Sedangkan produksi kedelai lokal hanya 500 ribu sampai 750 ribu ton per tahun.

Sekarang persoalannya bertambah lagi karena distribusi impor dengan kapal saat ini mengalami pembengkakan biaya. Biaya pengapalan sekarang naik hingga 1.000 persen atau 10 kali lipat. Hal itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan kapal kargo sejak pertengahan 2020 lalu.

Dampaknya, pengrajin tahu tempe menjerit karena rugi. Masyarakat kesulitan karena tahu dan tempe langka. Masalah ini terjadi terutama karena Indonesia amat bergantung pada kedelai impor.

Sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji untuk mencapai swasembada pangan, termasuk kedelai. Hal itu dinyatakan secara lugas oleh Jokowi pada 2 Juli 2014. Jokowi menyampaikan hal itu saat melakoni kampanye di Cianjur, Jawa Barat, menghadapi Pilpres 2014.

"Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," kata Jokowi.

Relawan Jokowi memadati jalan saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaiki kereta kencana menuju Istana Negara, Jakarta, kamis (20/10/2014). Foto: AFP /ROMEO GACAD

Jokowi-JK kemudian memenangkan Pilpres 2014 dengan 53,15 persen suara. Jokowi pun melenggang jadi Presiden ke-7 RI. Dalam kabinet periode pertama yang dibentuknya, dia menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Jokowi tak lupa dengan janji swasembada yang pernah disampaikannya.

"Saya beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," ujar Presiden Jokowi dalam kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 9 Desember 2014.

Kini tujuh tahun berselang, Jokowi masih menjadi Presiden di periode kedua. Masalah kedelai ternyata kembali terbengkalai. Dan tak ada Menteri Pertanian yang diganti di tengah masa jabatannya.

Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak harga kedelai ini?

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan, mengatakan bahwa Indonesia tak punya kekuatan untuk memengaruhi harga kedelai, sehingga tak mungkin untuk menetapkan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti yang diterapkan pada minyak goreng.

*****

kumparanBISNIS bagi-bagi saldo digital senilai total Rp 1 juta. Caranya gampang! Ikuti petunjuknya di LINK INI. Penyelenggaraan kuis ini waktunya terbatas, ayo segera bergabung!

*****

“Kalaupun kita impor maksimal dari AS 2,4-2,5 juta ton, kita bandingkan China yang setiap tahun 100 juta ton sebenarnya enggak ada apa-apanya. Jadi tidak mungkin juga perilaku kita itu memengaruhi kepada harga kedelai, karena market dipengaruhi supply dan demand,” jelas Kasan pada acara Gambir Trade Talk 2022, Rabu (23/2).

Pekerja menunjukkan kedelai impor yang harganya melambung di sentra industri tahu dan tempe Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta, Senin (21/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga kedelai ini, Kasan melihat lebih tepat jika kebijakan yang bisa diambil berupa insentif yang diberikan untuk petani kedelai, daripada harus menetapkan HET.

“Jadi insentif yang bisa diberikan bagi petani kedelai adalah untuk segmen yang lain, yang berbeda dengan kedelai dari impor. Bisa dengan kualitas tertentu dan penggunaannya untuk yang lain,” jelasnya.

“Saya kira tidak bisa sembarangan untuk bisa memutuskan satu policy yang tepat berkaitan dengan harga kedelai ini. Yang jelas kita harus betul-betul mempertimbangkan cost benefit dari kondisi kenaikan harga yang bukan hanya menimpa kita sebagai importirt kedelai,” imbuh Kasan.

Mendag Bakal Atur Harga Acuan Tahu Tempe

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bakal mengatur batas wajar harga tahu dan tempe. Langkah itu diambil menyusul naiknya harga kedelai impor di dalam negeri.

Namun Mendag Lutfi tak menyampaikan kapan aturan tersebut akan diberlakukan, dia hanya mengatakan jika aturan tersebut akan diumumkan secepatnya.

"Apa yang kita kerjakan, kita menjembatani antara pengrajin dan penjual tempe di pasar, dengan menentukan harga acuan daripada tahu dan tempe, ini akan segera kita keluarkan. Mudah-mudahan kebuntuan daripada ini bisa bisa diselesaikan," katanya di Hotel Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, Selasa (22/2).