Mengulas Daya Redam APBN Menjinakkan Inflasi, Bikin Daya Beli Masyarakat Terjaga

22 September 2023 16:54 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan draft RUU RAPBN 2024 kepada Ketua Banggar DPR Said Abdullah (Kiri). Foto: Dok. Kemenkeu
zoom-in-whitePerbesar
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan draft RUU RAPBN 2024 kepada Ketua Banggar DPR Said Abdullah (Kiri). Foto: Dok. Kemenkeu
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per Agustus 2023 inflasi Indonesia sebesar 3,3 persen year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,5 persen yoy.
ADVERTISEMENT
Hal ini menunjukkan efektivitas langkah bersama yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Pemerintah Daerah, menjalankan arahan Jokowi terkait pengendalian inflasi. Setidaknya sejak awal 2022, Presiden menaruh perhatian besar terhadap salah satu indikator makroekonomi tersebut.
Utamanya karena kondisi geopolitik yang menantang seperti konflik Rusia-Ukraina, juga ketegangan Amerika Serikat (AS)-China. Padahal saat itu, Indonesia seperti juga kawasan global lainnya sedang berpacu dalam pemulihan ekonomi pascapandemi.
Angka inflasi layaknya termometer untuk mengukur suhu tubuh manusia, menjadi indikator kondisi ekonomi suatu negara. Inflasi yang stabil dan terjaga pada kisaran sasaran yang telah ditetapkan, menjadi kondisi yang ideal bagi perekonomian.
Dengan tren yang terus melambat sejak awal tahun, laju inflasi Indonesia terus bergerak pada kisaran sasaran inflasi yang ditargetkan yaitu 3 persen ±1 persen yoy. Tren tersebut dicapai di tengah harga beberapa komoditas pangan yang sempat naik sebagai dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pidato di sidang paripurna DPR menetapkan UU APBN 2024. Foto: Dok. Kemenkeu
Kecenderungan kenaikan harga pangan juga terjadi di berbagai negara. Tapi inflasi pangan Indonesia masih menunjukkan arah ke target sasaran di APBN.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2023, Presiden juga telah memberikan arahan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pergerakan inflasi yang terus menurun itu, tidak terlepas dari kesinambungan kebijakan yang secara konsisten dilakukan. Sinergi yang dilakukan oleh seluruh pihak baik dari sisi otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil, telah berkontribusi terhadap tingkat harga yang terkendali.
Salah satu perangkat pengendalian inflasi itu, ujar Sri Mulyani, adalah APBN yang selalu digunakan secara efektif, bekerja keras dan terus berhasil untuk mengendalikan tantangan pandemi dan sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
ADVERTISEMENT
"APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak," kata Sri Mulyani melalui pernyataan resmi, Jumat (22/9).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, dalam koridor kebijakan fiskal APBN memiliki fungsi stabilisasi, yaitu berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian. Pada tahun 2022 ketika inflasi di berbagai negara meningkat secara signifikan, peran APBN dioptimalisasi untuk meredam dampak dari tingginya gejolak harga komoditas global bagi Indonesia.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi harga dan menjaga ketersediaan stok dan cadangan pangan, supaya level harga tetap terjangkau dan inflasi terkendali.
ADVERTISEMENT
Ke depannya, berbagai mitigasi dan langkah kebijakan telah dirancang sebagai bagian dari agenda pengendalian inflasi nasional yang terus diorkestrasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kelembagaan yang semakin diperkuat baik di pusat dan daerah ditujukan untuk memastikan bahwa stabilitas harga dapat dijaga hingga ke level daerah.
Berbagai respons kebijakan terus dirancang untuk mampu menjawab tantangan jangka pendek guna mendukung strategi menjaga inflasi dalam jangka menengah. Dengan begitu harga kebutuhan pokok bisa tetap terjangkau, pasokannya tetap tersedia, dan terdistribusi dengan lancar.
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di Gudang Bulog Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
Sri Mulyani mengharapkan APBN akan terus optimal dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber, terutama menghadapi perekonomian yang penuh ketidakpastian dalam tahun-tahun mendatang.
Di tahun 2024, pemerintah bersama DPR telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk inflasi sebesar 2,8 persen. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah bahwa laju inflasi di tahun 2024 tetap dapat terkendali dan mampu berada di dalam sasaran inflasi 2,5 persen ±1 persen. Hal ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga inflasi guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga daya beli di tengah tantangan ke depan yang terus berkembang.
ADVERTISEMENT
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID, terus bersinergi dalam menciptakan strategi jangka pendek dan panjang. Konsistensi dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek terus dilakukan sebagai upaya menjaga risiko volatilitas harga pangan pada daya beli masyarakat.
Dari sisi produksi pangan, produktivitas sektor pertanian perlu terus ditingkatkan untuk menjaga pasokan yang didukung dengan alokasi anggaran ketahanan pangan. Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya menurunkan biaya logistik yang dapat mengatasi disparitas harga di daerah dengan dukungan anggaran infrastruktur.
Pada akhirnya, Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan inflasi yang terjaga, sebagai landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT