Menkeu Minta Persetujuan DPR soal PMN BUMN Rp 6 T di 2024: KAI Paling Banyak

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2024 untuk 5 BUMN sebesar Rp 6,1 triliun.

Sri Mulyani mengatakan total Cadangan Pembiayaan Investasi dalam APBN 2024 sebesar Rp 13,67 triliun, sebagai alokasi investasi klaster lainnya tercantum dalam Perpres 76 Tahun 2023.

Adapun 5 BUMN yang diajukan PMN adalah PT KAI (Persero), PT INKA (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, PT Hutama Karya (Persero), dan Badan Bank Tanah.

"Kami ajukan penggunaannya hanya sebesar Rp 6,1 triliun yaitu untuk PT KAI Rp 2 triliun, PT INKA Rp 965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp 500 miliar, PT Hutama Karya Rp 1 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp 1 triliun," jelasnya saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (1/7).

Selain untuk PMN, Sri Mulyani juga mengajukan Rp 635 miliar untuk alokasi kewajiban penjaminan untuk BUMN dari Cadangan Pembiayaan Investasi.

Sebelumnya, pengajuan PMN yang dicairkan dari APBN 2024 sudah diajukan Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR pada 19 Maret 2024 lalu. Untuk PMN 2024 diajukan sebesar Rp 13,6 triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi.

Ilustrasi Kereta KAI. Foto: KAI

"Kita terus dorong penyehatan dan di tahun 2024 ini kita memang ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai Rp 13,6 triliun. Dan mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI DPR beserta seluruh jajarannya," ujarnya dalam Rapat Komisi VI DPR di jakarta, Selasa (19/3).

Adapun PMN yang diusulkan pada tahun 2024 di antaranya yaitu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) pengajuannya senilai Rp 2 triliun untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

PT Hutama Karya (Persero) pengajuannya sebesar Rp 1,6 triliun untuk penyelesaian ruas tol Palembang - Betung. Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan.

Kemudian PT Pelayanan Nasional Indonesia (PELNI) Rp 3 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang untuk rute perintis. Industri Kereta Api senilai Rp 2 triliun pengajuannya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"ID FOOD senilai Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan. Dan Bahana PUI senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan penjaminan KUR Rp 3 triliun dan itu totalnya Rp 13,6 triliun," ujarnya.