Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
MenpanRB Respons Nasib Pegawai Vendor Usai Pemangkasan Anggaran
12 Februari 2025 13:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB ) Rini Widyantini merespons pemberhentian terhadap sejumlah pegawai vendor yang digunakan oleh pemerintah merupakan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
ADVERTISEMENT
“Itu tergantung instansinya, kita sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalisasikan data yang ada di BKN, jadi kebijakannya tentu akan terkait dengan instansinya masing-masing,” jelas Rini kepada wartawan ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2).
Meski demikian kebijakan efisiensi anggaran tak akan berdampak pada belanja pegawai, kata Rini. Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Avverouce menjelaskan pemberhentian pegawai terjadi pada tenaga yang berasal dari vendor yang tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Mungkin by project, misal ada proyek di-hire, itu di luar kita (PANRB), itu tidak masuk manajemen ASN,” jelasnya.
Dalam rapat kerja bersama mitra, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga menjelaskan efisiensi anggaran dan rekonstruksi APBN 2025 sama sekali tidak mengutak-atik belanja pegawai.
ADVERTISEMENT
“Mungkin yang akan menjadi masalah adalah mereka (pegawai vendor) merasa bagian dari pegawai Non ASN di pemerintahan padahal mereka tidak terdata mungkin yang begitu akan menjadi masalah di beberapa daerah,” jelasnya.
Walau begitu, nantinya terkait adanya pegawai dari vendor yang terdampak efisiensi, Komisi II juga akan membicarakannya dengan Kementerian PANRB dan BKN. Terkait keberadaan vendor seperti untuk supir dan office boy (OB) di dalam struktur pemerintahan yang terkena efisiensi, Rifqinizamy juga mengaku telah mendapat laporan.
“Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga ada yang hadir di sini ‘Pak kalau kemudian efisiensi kita hanya bisa bayar gaji driver, OB ini itu sisa 4 bulan’,” jelasnya.