Menteri Ara Tunggu BPS Benahi Data MBR, Agar Bantuan Tepat Sasaran

4 November 2024 21:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Maruarar Sirait tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Maruarar Sirait tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya kini tengah menunggu data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibenahi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
ADVERTISEMENT
Data itu, nantinya akan digunakan untuk Kementerian PKP menentukan penerima program 3 juta rumah per tahun. Dia menyoroti proyek pembangunan rumah di atas lahan yang telah dihibahkannya untuk program ini seluas 2,5 hektare, di Tangerang Banten.
Maruarar yang akrab disapa Ara itu berharap, ketika perumahan di lahan tersebut rampung dibangun, data BPS mengenai MBR ini juga telah selesai dibenahi.
“Sebelum data jadi, kan apa yang digunakan, mudah-mudahan data itu jadi. Di Tangerang gotong royong 8 bulan kalau jadi 4 bulan (datanya) kan kita bisa pakai data itu, kita doakan data itu bisa segera jadi,” kata Ara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Menurut dia, selama ini data penerima bantuan di Tanah Air masih harus diperbaiki, sebab setiap instansi memiliki data yang berbeda. Kemudian Presiden Prabowo memerintahkan BPS melakukan pembenahan terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
“Sehingga datanya itu terpusat, kita tinggal titipin pertanyaan-pertanyaan, masalahnya sebelum data jadi dari BPS, bagaimana melakukannya? ini kan ada masa transisi ini karena data itu 3-4 bulan belum tentu jadi,” terang Ara.
Nantinya data tersebut akan digunakan oleh semua pihak, baik kementerian, lembaga maupun pihak swasta. “Sehingga semua kementerian lembaga bisa pakai data itu untuk bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk oleh swasta,” jelas Ara.