Menteri ATR Ungkap Ada Satu Keluarga Kuasai 1,8 juta Hektare Tanah di RI

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan masih ada ketidakadilan dalam distribusi tanah.

Menurut Nusron, ketidakadilan struktural terkait distribusi tanah di Indonesia terlihat dari total 70 juta hektare tanah wilayah non-hutan di Indonesia, sekitar 46 persen hanya dikuasai oleh 60 keluarga.

"Bahkan, ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare tanah," kata Nusron dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu (7/5).

Nusron tidak menyebutkan secara rinci siapa keluarga yang dimaksud. Namun dia menegaskan pembenahan ketimpangan inilah yang menjadi tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepadanya, salah satunya melalui Program Redistribusi Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU).

"Ini sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden RI untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan keadilan," lanjut Nusron.

Nusron menyebutkan dirinya akan berkolaborasi dengan organisasi Nahdlatul Wathan dalam program Redistribusi Tanah dan pemanfaatan tanah telantar milik negara.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

“Nanti kita komunikasi, tugas kami sebagai negara demi ketahanan pangan, tanah-tanah yang sudah dikuasai orang lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun yang tidak digunakan kita cabut izinnya, dan selanjutnya kita diskusi dengan PB NW, siapa tahu ada petani-petani NW, pengusaha-pengusaha NW yang bersedia untuk menanam tersebut. Untuk apa? Supaya ada keadilan dan ada pemerataan,” jelasnya.

Lebih spesifik lagi, Nusron mencanangkan program Redistribusi Tanah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk diprioritaskan bagi masyarakat, termasuk jemaah Nahdlatul Wathan.

“Tolong Pak Kanwil (BPN Provinsi NTB, red) mencarikan lahan, tanah yang telantar, Hak Guna Usaha (HGU) yang izinnya sudah habis di NTB, nanti kita redistribusikan ke warga,” ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengapresiasi inisiatif Nahdlatul Wathan dengan Gubernur NTB dalam upayanya menyukseskan program Ketahanan Pangan Prabowo Subianto melalui gerakan “NW Menanam”.

“Di Indonesia ini masih banyak tanah-tanah negara yang telantar, yang belum ditanami apa pun. Oleh karena itu, saya gembira tadi menyaksikan MoU antara PB NW dengan Gubernur NTB, dalam rangka ketahanan pangan ingin membuat gerakan NW Menanam,” ungkapnya.