Menteri Basuki Pastikan PUPR Tak Terlibat Proyek PIK & BSD yang Masuk PSN

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (kiri) dan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) resmikan Stasiun Pompa Ancol. Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Kementerian PUPR memastikan tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastal dibiayai dengan dana bersumber non-APBN.

“Oh enggak (PUPR terlibat proyek strategis BSD dan PIK), masing-masing sendiri-sendiri. Enggak tahu alasannya (BSD dan PIK diajukan jadi PSN), kita sudah sidang kabinet sudah diputuskan,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (1/4).

Basuki menegaskan belum tentu pembiayaan PSN berasal dari APBN. Ada sebagian PSN yang merupakan proyek inisiatif swasta (unsolicited project).

“Kalau PSN itu kan ada fasilitas saja, regulasi, misalnya kalau untuk pembebasan lahan. Kalau itu pemerintah dibayar oleh LMAN, kalau swasta tetap swasta,” jelasnya.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan bahwa tidak ada unsur politik dalam penetapan PIK dan BSD sebagai PSN baru di era Presiden Jokowi.

Suasana mall PIK di Jakarta. Foto: Okim Komariah Dahlan/Shutterstock

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, semua keputusan penetapan PSN dilakukan melalui kajian yang lengkap.

"Tidak ada pertimbangan non teknis (politis) dalam pengambilan keputusan dalam penetapan suatu proyek PSN. Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/3).

Pemerintah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan, supaya proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Adapun pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.