Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Bisa Bantu Nelayan Terdampak COVID-19

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat Raker Komisi IX DPR RI, Jakarta (12/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk membolehkan ekspor benih lobster. Kebijakan tersebut lantas menuai kritik dari banyak pihak, termasuk dari menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Edhy menjelaskan alasan membolehkan ekspor benih lobster ini. Langkah tersebut, menurutnya, dapat membantu nelayan yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

"Tadi ada masukan tentang lobster, sebenarnya semangat dari pengadaan lobster itu sekarang dalam pandemi COVID-19 kita ikut aturan saja sebenarnya. Tapi intinya yang penting dengan kita hidupkan kembali lobster ini, masyarakat di tingkat bawah yang selama ini memperoleh penghasilan dari lobster bisa tetap memperoleh penghasilan," ujar Edhy dalam rapat di Komisi IV DPR, Selasa (23/6).

Pengawas Perikanan tertibkan alat tangkap benih lobster. Foto: Dok. KKP

Edhy juga menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kegiatan ekspor benih lobster yang telah berjalan sejauh ini. Namun, ia mengakui bahwa aturan terkait tarif PNBP masih dalam tahap perampungan.

"Memang mengacu aturan masalah PNBP sedang dalam penyelesaian, cukup sulit juga jalan keluarnya. Tapi tidak ada pelanggaran atau tumpang tindih, karena semua yang menangani tetap di Bea Cukai," ujarnya.

Edhy menampik bahwa ia terlalu ngotot untuk membuka keran ekspor hanya untuk sekadar menguntungkan korporasi. Ia kembali menegaskan, keberlangsungan hidup nelayan di tengah pandemi merupakan alasan utama KKP mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Jadi intinya saya tidak ngotot juga, yang kita ingin selamatkan orang yang hidupnya tergantung ini bisa makan dulu si nelayan yang menangkap lobster ini. Tidak ada pilih-pilih perusahaan, sejauh memenuhi kriteria pertama budidayanya, kedua penangkapan melibatkan seluruh nelayan yang selama ini hidup di sana," pungkas Edhy.