Menteri ESDM Sebut Kemenperin Sepakat Batasi Izin Smelter Nickel Pig Iron

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah sepakat untuk membatasi perizinan pembanguna fasilitas peleburan (smelter) yang mengolah nickel pig iron dari nikel kelas 2 atau saprolite. Nickel pig iron merupakan jenis feronikel yang berkadar rendah.

Arifin mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan sumber daya mineral dalam negeri untuk kebutuhan industri kendaraan listrik dan energi baru terbarukan.

"Kita juga sedang mengevaluasi industri-industri yang memang [produksi] nickel base yang menghasilkan nilai tambah tidak tinggi," ungkapnya saat Diskusi Bersama Media, Jumat (2/8).

Produk yang tidak punya nilai tambah tinggi tersebut adalah nickel pig iron dan feronikel yang diproduksi smelter berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproses nikel kelas II, saprolite, melalui metode pirometalurgi.

Meski demikian, Arifin menegaskan kebijakan tersebut bukan moratorium izin smelter RKEF, namun pihaknya bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sepakat agar menghentikan sementara dan mengalihkannya kepada pembangunan smelter yang memproduksi bahan baku baterai.

"Jadi tentu saja kita melihat konstelasi demand internasional, ya (produk) nickel pig iron, Perindustrian sudah sepakat tidak ada lagi tambahan baru untuk RKEF NPI," tegas Arifin.

Arifin menjelaskan, sumber daya bijih nikel Indonesia masih di kisaran 17 miliar ton dan cadangannya sebesar 5 miliar ton. Pemerintah sudah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi nikel untuk 3 tahun mendatang sebesar 240 juta ton.

Ilustrasi Tambang Nikel Indonesia Foto: Masmikha/Shutterstock

"Sedangkan tahun lalu kebutuhan smelter itu 220 juta ton. Nah ini harus kita kendalikan betul-betul sehingga memang inginnya mempunyai prospek tambahan yang lebih baik. Terus kemudian juga bisa nendukung program transisi energi kita ke industri EV," pungkasnya.

Berdasarkan catatan kumparan, Arifin menegaskan komitmen pemerintah membatasi izin atau moratorium pembangunan smelter nikel kelas II karena pasokan bijih nikel semakin terbatas. Ide tersebut sudah muncul sejak tahun 2023 lalu.

Arifin mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk ikut membatasi izin smelter nikel kelas II yang tidak terintegrasi dengan pertambangan.

"Kita lagi komunikasi dan koordinasi sama Kementerian Perindustrian, karena kebanyakan izin keluar, izin yang tidak terintegrasi, kan ada di sana. Kalau enggak, habis kita punya nikel," tegasnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/10/2023).

Arifin menjelaskan, pemerintah harus mulai bisa mengevaluasi dan menentukan rencana pengembangan industri hilirisasi nikel yang dengan nilai tambah lebih besar, di saat semakin terbatasnya cadangan nikel di dalam negeri.

Pemerintah, kata dia, ingin mendorong hilirisasi nikel di Indonesia minimal tercapai 60-70 persen, termasuk untuk baterai kendaraan listrik yang membutuhkan teknologi smelter berbeda, yaitu High-Pressure Acid Leach (HPAL).