Menteri Investasi Tak Mau Menahan Izin Pengusaha, Apa Alasannya?

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pendapatan negara 76 persen berasal dari pajak. Ia mengatakan paling besar kontribusinya ada di pajak badan atau dari dunia usaha.

Untuk itu, Bahlil merasa izin usaha tidak boleh dipersulit karena berimbas juga ke laju perekonomian negara hingga penciptaan lapangan kerja.

“Jadi kalau kita menahan izin pengusaha itu sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional, kalau kita menahan izin pengusaha itu sama dengan menahan pendapatan negara, sama dengan menahan penciptaan lapangan kerja, dan juga menahan tingkat kemudahan berusaha,” kata Bahlil saat webinar yang digelar Kontan, Kamis (12/8).

Namun, Bahlil menegaskan pemberian izin tersebut harus diberikan kepada para pengusaha yang bagus atau memenuhi persyaratan. Sebab, kata Bahlil, tidak menutup kemungkinan ada pengusaha yang tidak bertanggung jawab.

Calon Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kanan) bersama Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah), Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi. Foto: Dok. Istimewa

“Kalau yang pencak silatnya banyak wajib kita tahan supaya jangan membuat masalah di negara ini. Karena jangan diartikan pengusaha ini baik semua,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan pihaknya memang harus bisa mendeteksi pengusaha yang tidak mau mengikuti regulasi dengan baik. Ia menegaskan terus mendorong banyak masyarakat khususnya anak muda yang masuk ke dunia usaha, karena bisa berdampak juga ke terciptanya lapangan pekerjaan.

Bahlil menuturkan untuk menjadi pengusaha memang ada faktor nasab atau keturunan dan nasib. Menurutnya keduanya harus digabungkan.

“Pengusaha itu dalam pandangan saya itu dua. Satu by nasab dan by nasib. Yang kita butuh by desain. Nah pengusaha by desain itu adalah penggabungan nasab dan nasib. Tapi jangan menyusahkan mereka. Kalau buat izin saja susah bagaimana mereka jadi pengusaha by desain, padahal kita butuh banyak penciptaan lapangan kerja,” tutur Bahlil.