Menyoal RI Deflasi 5 Bulan Beruntun

Pedagang menata bawang merah di Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta. Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara Foto

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan (month to month/mtm) di September 2024. Artinya, Indonesia sudah mengalami deflasi sebanyak lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Berikut kumparan rangkum, fakta-fakta mengenai deflasi di Indonesia.

Deflasi RI Dampak dari Upaya Pemerintah Tekan Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai deflasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah untuk menekan inflasi.

"Jadi, kalau kita bilang inflasinya turun, (jadi) deflasi, ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food. Salah satu misalnya, untuk beras kan pemerintah juga melakukan importasi beras untuk menjaga stok," ujar Airlangga di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (2/10).

Airlangga menjelaskan, inflasi yang turun tidak sedikit ditandai dengan deflasi. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah bukti pemerintah terus berupaya untuk terus menekan inflasi.

Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan harga pangan. Menurutnya, naik turunnya harga pangan mampu menyumbang angka inflasi yang cukup besar.

"Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation, kalau core inflation-nya tumbuh, berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh lima persen, core inflation tumbuh, yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food," katanya.

Sri Mulyani Klaim Daya Beli Stabil

"Apakah indeks kepercayaan konsumen, konsumen confidence, atau indeks retail, atau indeks purchasing mereka, pembelian mereka, kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam tiba-tiba menurun tajam," ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, jika dilihat dari persepsi kelas menengah, maka tren pada kelompok tersebut harus didata. Sri Mulyani menyebut saat ini ada sebagian dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok rentan.

"Ada sebagian kelas menengah yang turun kepada kelompok yang rentan, tapi dari kelompok miskin ada yang naik, masuk kepada kelompok yang menjadi aspiring middle. Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," ungkap Sri Mulyani.Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan daya beli masyarakat masih ada dalam level yang stabil dan tinggi. Tercermin dari beberapa indikator seperti keyakinan konsumen, kepercayaan konsumen, hingga dari sisi retail.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Nasib Kenaikan UMP di 2025

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8 persen hingga 10 persen pada 2025.

Perhitungan UMP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Dalam hal ini ada tiga variabel perhitungan upah ini di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pihaknya masih menunggu data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung kenaikan upah di 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November, nanti jadi kita tunggu saja hasil daripada report dari BPS," kata Airlangga di kantornya, Kamis (3/10).