Milenial Jadi Investor Baru Pemburu Surat Utang Negara

Ilustrasi milenial menabung saham. Foto: Shutterstock

Milenial atau mereka yang berusia 24-39 tahun, banyak menjadi investor baru pemburu Surat Utang Negara (SUN). Hal itu terungkap dari data Direktorat Surat Utang Negara pada Kementerian Keuangan.

Direktur Direktorat Surat Utang Negara, Deni Ridwan, mengungkapkan dua produk SUN terdahulu yakni ORI seri 017 menarik 42 ribu orang investor dan ORI seri 018 menarik 26 ribu investor. Kedua seri SUN tersebut diterbitkan Pemerintah akhir 2020 lalu.

Dari dua penerbitan SBN ritel itu, lanjut dia, sebanyak 45 hingga 46 persen merupakan investor baru. Sedangkan jika dicermati dari sisi usia, kisaran 30-40 persen merupakan investor generasi milenial.

“Ini sesuatu yang positif karena harapannya generasi milenial punya budaya dan kesadaran mengenai manfaat investasi. Ke depan ketika dewasa, penghasilan meningkat, dia akan meningkatkan porsi investasinya,” kata Deni Ridwan saat peluncuran Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 019, secara virtual.

Dia menambahkan, meski jumlah investor milenial terbilang banyak, namun dari segi nilai memang masih lebih kecil dibandingkan investor senior yang menanamkan dananya dalam jumlah lebih besar. Tapi partisipasi investor milenial di produk Surat Utang Negara ini diharapkan menjadi modal bagi pemerintah, untuk mengurangi pembiayaan yang bersumber dari luar negeri di masa mendatang.

“Ini menjadi modal bagi negara agar lebih mandiri dari sisi pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Pegawai menghitung uang rupiah di gerai penukaran uang Ayu Masagung di Jalan Kramat Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/11). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Tahun ini pemerintah berencana menawarkan enam seri SBN ritel yang dijual daring dengan penerbitan perdana ORI seri 019 ini. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan tujuh SBN ritel pada 2020 yaitu SBR009, SR012, ORI017, SR013, ORI018, ST007 dan Cash Waqf SWR001, dengan total perolehan dana mencapai Rp 76,93 triliun.

Selain sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan, pembelian SBN itu juga digunakan untuk membiayai APBN 2021 termasuk di dalamnya penanganan pandemi salah satunya untuk vaksinasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang per akhir Desember 2020 mencapai Rp 6.074,56 triliun atau 38,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase itu masih di bawah batas maksimal sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen.

Dari jumlah utang itu, sebesar Rp 5.221,65 triliun bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) atau mencapai 85,96 persen, yang terdiri dari domestik atau rupiah sebesar Rp 4.025,62 triliun dan valuta asing Rp 1.196,03 triliun.

Sedangkan sisanya berasal dari utang sebesar Rp 852,91 triliun atau 14,04 persen, terdiri dari utang dalam negeri Rp 11,97 triliun dan utang luar negeri Rp 840,94 triliun.