Muhammadiyah Gandeng Alfamart & Baznas Berdayakan Ekonomi Warga Disabilitas

Kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Dok. Muhammadiyah

Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan Gerakan Ekonomi Inklusif (GEI) bagi penyandang disabilitas. Gerakan sosial untuk pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan menggandeng Alfamart, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan juga Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu).

Ketua MPKS PP Muhammadiyah, Mariman Darto, menyatakan pandemi COVID-19 memberi dampak luar biasa terhadap kelompok penyandang disabilitas. Baik itu dampak ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Sayangnya, lanjut dia, mereka sangat sedikit mendapat perhatian untuk mengatasi dampak tersebut.

"Program ini digagas untuk menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan dukungan konkret guna membantu penyandang disabilitas beradaptasi dengan kondisi baru," kata Mariman Darto usai penandatangan kerja sama soal GEI, Rabu (23/8).

Data survei yang dirilis oleh Jaringan Difabel Indonesia (JDI) menunjukkan betapa seriusnya dampak ekonomi dari pandemi terhadap penyandang disabilitas selama pandemi. Sebanyak 86 persen responden yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan signifikan.

Siswa penyandang disabilitas merapikan batik hasil karyanya di Pusat Pelayanan Sosial, Griya Harapan Difabel Dinas Sosial Jabar di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (18/8/2023). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Program Gerakan Ekonomi Inklusi (GEI) Bagi Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan peluang bagi penyandang disabilitas pada aspek ekonomi, sosial, dan kewirausahaan. Program ini meliputi penguatan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, pemberian modal usaha serta pendampingan sesuai dengan rintisan masing-masing penerima manfaat.

Terdapat 50 orang penerima manfaat pada gelombang ini yang berasal dari Jakarta, Depok, Tangerang dan Surabaya. Sebagaian besar penerima manfaat bergerak dalam bidang usaha retail/warung, pijat dan tata rias. Melalui inisiatif ini, diharapkan bahwa para penyandang disabilitas beserta keluarga mereka akan lebih mampu dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

"Gerakan Ekonomi Inklusif bagi penyandang disabilitas merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta. Muhammadiyah meletakkan terkait gerakan inklusi ekonomi sebagai salah satu isu kebangsaan yakni penataan ruang publik yang inklusif dan adil," lanjutnya.

Penyandang cacat sebagai warga negara yang sangat rentan terdampak perkembangan jumlah penduduk, industri dan perubahan sosial, kepemilikan, ketersediaan dan akses terhadap ruang publik. Tegaknya aturan, jaminan terhadap hak hak disabilitas, penataan ruang publik dan kesempatan berusaha dalam memperjuangkan hak ekonomi disabilitas harus terjamin.

Karena itu, Mariman menyatakan, Muhammadiyah turut serta mendukung pemerintah untuk menjamin hak hak dasar disabilitas, khususnya pemerataan kesempatan berusaha dengan melakukan inisiasi gerakan ekonomi inklusif ini.

Kegiatan GEI ini juga didukung oleh ITB-AD (Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan) dengan munurunkan tim Pusat Inkubasi Bisnis ITB-AD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan para penerima manfaat.

MPKS PP Muhammadiyah merupakan Unit Pembantu Pimpinan yang membidangi isu sosial dan kesejahteraan masyarakat seperti perlindungan anak, perjuangan hak-hak kelompok disabilitas serta peningkatan kesejahteraan lansia. MPKS PP Muhammadiyah memiliki sekitar 615 Amal Usaha bidang Sosial (AUMSOS) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.