Negosiasi Izin Freeport Diperpanjang Sudah 98 Persen, Divestasi Murah dari Vale

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers soal izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan. Foto: Dok: Tangkapan layar YouTube Kementerian Investasi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga tahun 2061 sudah mencapai 98 persen.

Bahlil menyebut tim negosiasi perpanjangan IUPK melibatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, serta Menteri BUMN.

“Saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport dan sudah hampir 98 persen poin-poinnya sudah disepakati. Salah satunya penambahan saham 10 persen, pembangunan smelter di Papua dan melibatkan pengusaha-pengusaha di Papua,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jumat (7/6).

Bahlil menyebut keterlibatan para pengusaha di Papua guna mengambil peran yang produktif dalam rangka pengembangan lanjutan dari perpanjangan IUPK Freeport.

Alasan di balik perpanjangan izin kontrak Freeport yaitu valuasi kini sudah mencapai lebih dari USD 20 miliar.

“Mungkin satu tahun ini atau paling lambat 2025 sudah terjadi break even point,” tuturnya.

Eksplorasi tambang bawah tanah memerlukan waktu 10-15 tahun. Bahlil memprediksi puncak produksi tambang Freeport terjadi pada tahun 2035. Sedangkan kontrak Freeport akan berakhir pada 2041.

“Jadi kalau tidak diantisipasi sekarang, maka pada 2035 tidak ada eksplorasi dan potensinya cadangan tidak lagi. Kalau begitu siapa bertanggung jawab?,” terang Bahlil.

Bahlil memastikan harga penambahan saham 10 persen Freeport yang didivestasikan melalui MIND ID akan lebih murah dibandingkan 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

“Ini sebenarnya harganya sangat kecil. 10 persen divestasi itu sebenarnya angkanya sekecil kecilnya. Jauh lah, Vale (pemerintah) beli saham,” katanya.