kumparan
14 Juni 2019 20:46

OJK Dorong Lahirnya Fintech Resmi di Luar Jawa

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi dalam acara AFPI Summit 2018 Fintech P2P Lending di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/6). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang giat mendorong para pelaku bisnis financial technology (fintech) yang berasal dari luar Jawa untuk terdaftar resmi dan dapat izin.
ADVERTISEMENT
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan fintech yang saat ini terdaftar di OJK begitu minim. Dari total 113 fintech yang telah berizin, hanya ada satu fintech di luar Jawa yaitu berada di Lampung.
“Karena konsentrasi sangat tak berkeadilan ada di pulau Jawa. Dengan hadirnya fintech bisa memperbaiki distribusi pendanaan,” ujarnya ketika ditemui di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/6).
Untuk itu, Hendrikus menyebut, pihaknya bakal menaruh perhatian lebih terhadap fintech dari luar Jawa.
“Di luar Jawa seminggu akan kami keluarkan. Tapi jadi enggak fair? Itu salah satu pertimbangan,” kata dia.
Meski begitu, pihaknya juga bakal tetap memperhatikan berbagai aspek yang jadi penilaian bagi fintech yang mengurus izin kepada OJK. Hal terpenting ialah kontribusi fintech itu bagi masyarakat.
Ilustrasi Fintech. Foto: Shutter Stock
Ia menjelaskan, fintech yang bakal pihaknya beri izin mesti menekankan pada azas manfaat bagi inklusi keuangan. Artinya, mesti berdampak secara kualitas dan kuantitas.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, kata dia, fintech itu juga mesti memperhatikan kemudahan dan tidak menjerat nasabah. Mulai dari bunga yang terjangkau hingga etika-etika dalam penagihan.
“Bukan hanya teknologi. Ini yang kami sebut inklusi keuangan yang sehat dan bertanggungjawab,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, ia menekankan fintech yang bisa berkembang secara merata di seluruh pelosok Indonesia nantinya mampu mendongkrak inklusi keuangan berbasis kearifan lokal masyarakat.
“Suatu saat, fintech P2P bisa jadi alternatif pendanaan yang kuat untuk mendanai pembangunan nasional,” pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan