OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 75 Persen di 2019 Tercapai

Konferensi pers OJK dan BI soal bulan inklusi keuangan 2019, Selasa (15/10/2019). Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target tingkat inklusi keuangan ditetapkan sebesar 75 persen hingga akhir 2019.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyampaikan, berdasarkan data sementara hingga September 2019, target tersebut telah tercapai.

Adapun inklusi keuangan merupakan bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan, misalnya seperti transfer, menabung, dan meminjam uang di bank, hingga membeli produk asuransi.

“Target cukup tinggi di 2019 sebesar 75 persen. Kami optimistis tercapai. Berdasarkan survei September sudah mencapai, sekarang data sedang difinalisasi,” katanya dalam Konferensi Pers Bulan Inklusi Keuangan di Restoran Madame Delima, Jakarta, Selasa (15/10).

Menurut dia, tingkat inklusi keuangan di tahun 2016 sebesar 67,82 persen. Perpres 82 Tahun 2016 dibuat agar masyarakat mengakses layanan keuangan semakin banyak dengan berbagai strategi yang dibuat, salah satunya kolaborasi.

Salah satu langkah kolaborasi yang dijalin, misalnya seperti melakukan kerja sama dengan 18 perbankan pada tahun lalu dengan menerbitkan produk tabungan pelajar. Selain berdampak positif terhadap tingkat inklusi keuangan, langkah itu juga meningkatkan tingkat literasi keuangan.

Tirta menambahkan, langkah lain yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan yaitu dengan menyelenggarakan Financial Expo (FinExpo). Dalam kegiatan itu, pihaknya menggandeng pelaku industri jasa keuangan dan stakeholder lainnya.

“Ada banyak stand, ada asuransi, bank-bank, multifinance dan lain-lain. Harapannya setelah diedukasi, ada transaksi di situ,” jelas Tirta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko. Foto: Dok. Humas BI

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menambahkan, langkah yang dilakukan BI untuk meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan mendorong agar jumlah laku pandai di daerah semakin banyak.

Ke depan, menurut dia, pihaknya akan mendorong pedagang di pasar tradisional serta siswa dan mahasiswa untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), metode Quick Response (QR) Code yang diluncurkan pemerintah.

Dengan adanya QRIS, nantinya platform dompet digital seperti GoPay, OVO, hingga LinkAja akan menggunakan teknologi QRIS. Hal itu akan membuat‎ seluruh merchant yang bekerja sama dengan QRIS, pembayarannya bisa melalui semua dompet digital.

“Programnya besar-besaran di 2 segmen, anak-anak sekolah dan kuliah dan pedagang pasar tradisional. Dia akan mengisikan uangnya di situ,” tegasnya.