OJK Siap Gugat dan Kejar Aset Pemilik Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar konferensi pers pencabutan asuransi Wanaartha Life. Foto: OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan menelusuri aset beserta harta pribadi pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT WAL) atau Wanaartha Life.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari, mengatakan regulator tegas mencabut izin usaha perusahaan secara prudent.

“Kami akan berusaha melakukan pengamanan aset, kami akan lakukan penelusuran atas aset para pemegang saham pengendali serta harta pribadi, termasuk kemungkinan kami melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen,” kata wanita yang dipanggil Kiki dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK virtual, Selasa (6/12).

Kiki mengatakan, tindakan OJK ini dilakukan sebagai upaya maksimal OJK melindungi kepentingan pemegang polis. OJK telah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen terkait Wanaartha Life.

“OJK meminta kepada Wanaartha Life untuk menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan secara berkala pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) yang masuk ke Layanan Konsumen OJK melalui 22 surat dan/atau surat elektronik,” imbuh Kiki dalam konferensi pers virtual, Senin (5/12).

Kiki melanjutkan, OJK sudah melakukan empat kali melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan untuk meminta perkembangan terkini kondisi perusahaan, meminta informasi terkait penanganan pengaduan konsumen dan mendesak penyelesaian pengaduan konsumen.

Pertemuan tersebut berlangsung pada 5 Agustus 2020, 9 September 2020, 14 Januari 2022, dan 25 Maret 2022. OJK juga telah memfasilitasi pertemuan antara konsumen dengan Wanaartha Life sebanyak lima kali, yakni pada tanggal 13 Desember 2021, 14 Desember 2021, 15 Februari 2022, 27 Juni 2022; dan 19 September 2022.

“OJK memberikan Sanksi Peringatan Tertulis karena terlambat atau tidak menindaklanjuti pengaduan melalui Surat Nomor S-1207/EP.121/2022 tanggal 22 November 2022,” ujarnya.

Kiki menyebut, OJK akan melakukan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 30 UU OJK. OJK akan berupaya menjalankan fungsi Perlindungan Konsumen sebaik mungkin.

“Kami akan mencari siapa yang bertanggung jawab (atas) hak pemegang polis dan akan bekerja sama dengan penyidik untuk menjajaki kemungkinan,” pungkasnya.