Ombudsman Tuding Era Jokowi Banyak Impor Pangan, Ini Jawaban Istana

Pedagang sayur di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. (Foto: Abdul Latif/kumparan)

Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih, membandingkan data impor pangan seperti beras, jagung, gula, dan garam, pemerintah saat ini dengan sebelumnya. Dia menilai, di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, impor pangan jauh lebih besar dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, pun angkat bicara atas tudingan yang disampaikan Ombudsman. Dia memandang data mengenai volume dan pertumbuhan impor pangan perlu dijelaskan secara detail agar tidak menjadi simpang siur di kalangan masyarakat.

"Perlu dibaca secara cermat agar didapati deskripsi yang lebih utuh," kata dia kepada kumparan, Selasa (29/1).

Dia membeberkan, pertama soal pertumbuhan impor gula pada periode 2011-2014 rata-rata 15 persen per tahun. Sedangkan pada periode 2015-2018 (November) rata-rata 13 persen per tahun. Sepanjang 2011-2014 harga gula pasir naik rata-rata 1,65 persen per tahun. Sedangkan pada 2015-2018 naik rata-rata 1,31 persen per tahun.

Selain gula, Erani juga memaparkan soal impor beras. Pada 2011-2014 impor beras mencapai 5,87 juta ton sedangkan pada 2015-2018 (September) mencapai 4,46 juta ton. Jadi, volume impor beras pada 2011-2014 masih lebih tinggi dibandingkan impor 2015-2018 (September) maupun data yang dirilis oleh lembaga lain, yang menetapkan total impor mencapai 4,7 juta ton.

"Sepanjang 2011-2014 harga beras naik rata-rata 6,09 persen per tahun sedangkan pada 2015-2018 naik rata-rata 5,85 persen per tahun," sebutnya.

Pekerja mendata jumlah karung beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional. (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Dia menambahkan pada 2014 (September), peranan beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan mencapai 23,39 persen sedangkan di perdesaan 31,61 persen. Pada 2018 (September) peranan beras terhadap garis kemiskinan di perkotaan sebesar 19,54 persen dan di perdesaan 25,51 persen. Penurunan kontribusi beras dalam garis kemiskinan menunjukkan bahwa komoditas ini semakin terjangkau bagi golongan menengah ke bawah.

Imbasnya, inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food) cenderung menurun sepanjang 2015-2018. Menurut BPS, pada 2015-2018 inflasi volatile food rata-rata 2,29 persen; sedangkan pada 2011-2014 rata-rata 7,94 persen. Artinya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok semakin jauh membaik.

"Nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan meningkat cukup tinggi. Pada 2014 NTP tanaman pangan hanya 98,89 sedangkan pada 2018 mencapai 107,03. Hal ini menggambarkan kesejahteraan petani relatif kian meningkat," ucapnya.

Dia menilai secara keseluruhan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pangan dari produksi domestik makin meningkat, meskipun permintaan juga terus naik (salah satunya karena pertambahan jumlah penduduk dan daya beli). Di luar itu, pemerintah juga lebih mampu menjaga stabilitas harga dengan ditunjukkan oleh gejolak harga yang rendah.

"Hal itu masih ditambahkan dengan kesanggupan memberikan harga yang lebih baik pada tingkat petani, salah satunya ditampilkan oleh kenaikan NTP secara konsisten," tutupnya.