Pandangan Ekonom soal Rupiah Digital yang Mau Diterbitkan Bank Indonesia

Ilustrasi logo Bank Indonesia. Foto: REUTERS/Iqro Rinaldi

Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Hal ini merupakan perubahan di sektor keuangan Indonesia.

Sesuai namanya, Rupiah Digital merupakan uang elektronik yang bisa digunakan masyarakat untuk bertransaksi. Namun apakah Rupiah Digital dinilai siap diluncurkan?

Beberapa ekonom memberikan pandangannya terkait rencana BI ini. Misalnya Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah.

Dia menilai Rupiah Digital ini belum siap untuk diluncurkan. Sebab bank di Indonesia dinilai belum siap untuk penerapannya.

"Rupiah Digital itu menurut saya masih dalam tataran konsep yang realisasinya masih cukup jauh. Bank sentral yang nampaknya sudah cukup siap hanya OCBC China. Itupun masih banyak yang meragukan," ujar Piter saat dihubungi kumparan, Jumat (20/8).

Ilustrasi Bank Indonesia Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Penerbitan Rupiah Digital, kata dia, beda dengan uang elektronik yang ada saat ini. Sehingga butuh kesiapan yang lebih matang.

"Rupiah Digital itu tidak segampang Bank Mandiri bikin e-money atau BCA bikin flazz," kata dia.

Sementara Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mendukung peluncuran Rupiah Digital oleh BI. Menurutnya Rupiah Digital efektif digunakan sebagai alat kebijakan moneter dan sistem pembayaran oleh bank sentral.

"Salah satunya efisiensi dari transaksi digital menggunakan CBDC akan menurunkan biaya transaksi secara signifikan. Keberadaan CBDC juga akan menguntungkan sektor informal yang selama ini dipenuhi risiko terhadap kehilangan uang tunai, dan pemalsuan uang," jelas Bhima.

Penggunaan Rupiah Digital juga dinilai bisa mengendalikan inflasi. Sebab bank sentral memiliki kendali atas peredaran uang.

"Terkait dampak ke inflasi sebenarnya justru minimal karena bank sentral memiliki kendali terhadap peredaran uang, dan bisa lakukan intervensi apabila terjadi inflasi yang berlebihan dengan mengurangi penerbitan CBDC," terangnya.

"Penggunaan CBDC juga mempersempit praktik pencucian uang dan penghindaran pajak karena transaksi dapat langsung dimonitor oleh bank sentral," lanjutnya.

Namun menurutnya BI harus memperhatikan keamanan siber ketika meluncurkan Rupiah Digital. Ini bisa dilakukan dengan melakukan simulasi hacking sebelum diluncurkan.

"Itu tentu pertimbangan paling utama, oleh karena itu disarankan pilot project CBDC harus matang. Celah keamanan harus ditutup, dan bila perlu adakan lomba hacking sistem CBDC dengan hadiah yang besar untuk memperbaiki kelemahan sistem. Karena CBDC juga berkaitan dengan kredibilitas nilai tukar rupiah, maka implementasi nya harus solid," tutupnya.