Partai Buruh Minta Jokowi Turunkan Lagi Harga Tes PCR Jadi Rp 100 Ribu

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Pemerintah baru saja menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu. Partai Buruh yang baru dibentuk serikat pekerja se-Indonesia meminta Presiden Jokowi turunkan lagi harga PCR menjadi Rp 100 ribu seperti di India.

Usulan itu disampaikan Presiden Partai Buruh yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

"Partai Buruh minta ke pemerintah untuk PCR harganya mendekati apa yang seharga dilakukan di India yaitu Rp 100 ribu, bukan Rp 275 ribu, atau Rp 300 ribu," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers Partai Buruh, Sabtu (30/10).

Said mengatakan harga PCR bisa turun menjadi Rp 100 ribu dengan cara pemerintah memberikan subsidi Rp 200 ribu. Dia menilai, Jokowi perlu memberikan subsidi agar tidak berimbas kepada tenaga kesehatan yang melakukan tes PCR.

Menurutnya, harga PCR akan sulit turun bukan karena komponennya mahal, tapi karena tenaga kerja yang harus dibayar. Hal ini diketahui berdasarkan pengecekan yang dilakukan di lapangan.

"Partai Buruh minta menetapkan harga PCR Rp 100 ribu. Tentu dengan catatan selisih harga tadi ditetapkan Rp 300 ribu, Rp 200 ribu dibayar pemerintah, karena Partai Buruh sudah periksa ke RS, klinik swasta komponen yang mahal untuk PCR mereka harus siapkan tenaga khusus untuk bayar gaji untuk perawat atau bidan atau tenaga PCR untuk lakukan tes PCR," kata dia.

Infografik Harga Tes PCR Corona Makin Turun. Foto: Tim Kreatif kumparan

Karena itu, Partai Buruh inginnya Jokowi turunkan harga tes PCR menjadi Rp 100 ribu dengan cara memberikan subsidi Rp 200 ribu. Dia minta agar subsidi untuk PCR dipikirkan oleh Kementerian Kesehatan.

"Maka itu belum mencapai keekonomian katakan Rp 300 ribu, harga PCR usulnya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu harus disubsidi negara. Caranya bagaimana? Bisa dipikirkan oleh Kemenkes, pasti bisa," tutupnya.