Pembenahan BUMN di 100 Hari Jokowi: Isu Germo Hingga Laporan Keuangan

Penetapan Erick Thohir sebagai ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Jumat (7/9/18). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kabar itu berembus viral di media sosial. Ada petinggi BUMN maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), yang jadi germo memperdagangkan sejumlah pramugari jadi pemuas hawa nafsu.

Info yang menyebar dari sebuah akun anonim itu, beredar seiring terkuaknya kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Penyelundupan menggunakan pesawat Airbus baru Garuda, yang diterbangkan dari Prancis ke Jakarta.

Gara-gara kasus itu, Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Selain Ari, Erick juga mencopot tiga direksi lainnya yang ikut serta dalam penerbangan itu. Mereka adalah Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human).

Akan halnya isu germo di jajaran manajemen, Erick menyerahkannya ke ranah hukum.

"Ginilah, kalau amoral seperti itu kan pasti nanti prosesnya nanti bukan di saya. Tapi itu mungkin hukum yang lain, yaitu mungkin di kepolisian," kata Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir harus mengurusi 142 korporasi. Spektrum persoalan yang dihadapi Erick Thohir di BUMN sangat beragam. Mulai dari isu di luar bisnis inti (core) BUMN seperti soal germo, sampai patgulipat laporan keuangan perusahaan milik negara.

Garuda Indonesia sendiri pernah merekayasa laporan keuangan, hingga kena sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Tak hanya itu, Erick Thohir juga dihadapkan pada persoalan BUMN dengan masalah keuangan yang menggunung, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Jiwasraya gagal bayar kewajibannya ke nasabah pemegang polis asuransi dan produk JS Saving Plan. Kewajibannya hingga akhir 2019 lalu ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun. Sementara ASABRI mengalami kerugian di atas Rp 10 triliun, akibat kesalahan investasi.

Garuda, Jiwasraya, dan ASABRI, baru sebagian PR besar yang harus dihadapi Erick Thohir dalam mengurus BUMN. Tak kurang lawan politik Erick saat Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Uno, mengakui beratnya masalah di BUMN. Meski berbeda kubu politik di Pilpres 2019, Erick dan Sandi adalah sobat lama sejak sekolah hingga berkiprah di dunia bisnis. Sewajarnya jika Sandi mendoakan koleganya itu.

Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Erick tugasnya berat banget ya. Jadi saya doa buat beliau karena kita nggak pernah terpikir sektor keuangan seperti Jiwasraya, Asabri, terus ada beberapa lagi, Garuda, itu tiba-tiba muncul di awal tugasnya Mas Erick," katanya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).

Erick bukan tak sadar dengan beratnya tugas mengelola 142 BUMN. Belum lagi anak dan cucu perusahaan dari setiap BUMN, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Itulah kenapa dia dibekali Jokowi dengan dua orang wakil menteri, yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo.

Jokowi memang harus menaruh perhatian khusus pada BUMN. Selain karena BUMN menjadi sumber pendapatan negara dari dividen dan pajak, juga karena banyak program pemerintah dijalankan BUMN sebagai penugasan negara. Dan semua itu menjadi bagian dari obsesi kepemimpinan Jokowi.

Sebut saja pembangunan infrastruktur yang masif. Sebagian proyek itu secara keekonomian, sebenarnya belum layak untuk dibangun. Tapi karena menjadi program kerja Jokowi, BUMN pun jadi ujung tombaknya.

Demikian juga dengan program BBM Satu Harga yang dijalankan PT Pertamina (Persero). Secara volume, BBM yang disalurkan ke daerah terpencil itu tak seberapa. Bahkan lebih mahal ongkos distribusinya. Tapi program itu menjadi salah satu legacy politik Jokowi di periode pertama pemerintahannya.

Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Seiring dengan keberadaan dua wakil menteri yang mendampinginya, Erick pun merombak pejabat eselon I di kementeriannya. Dia mencopot Sekretaris Kementerian dan seluruh Deputi.

“Itu (pencopotan deputi) pilihan rasional, karena sekarang ada dua wakil menteri. Kenapa dua? Ya karena mengelola 142 BUMN ini enggak mungkin saya sendiri,” katanya dalam perbincangan dengan para Pemimpin Redaksi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (9/1).

Informasi yang diperoleh kumparan, pencopotan para pejabat eselon I di Kementerian BUMN, merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Tapi Erick tak mengonfirmasi hal ini. Sebagai yang pernah mengetuai Tim Kampanye Nasional (TKN) di Pilpres 2019, hubungan Erick dengan Jokowi memang terbilang dekat. Jadi tak mengherankan jika instruksi dari Jokowi disampaikan lugas.

Erick Thohir Amunisi Utama Jokowi Foto: Putri Sarah Arifira

Sebelum benar-benar larut dalam kiprah politik sebagai Ketua Umum TKN, Erick sebenarnya pernah menolak posisi menteri.

”Insyaallah enggak. Saya tidak tertarik untuk (masuk) kabinet ya. Saya pengusaha, saya ingin kembali berusaha setelah bulan April,” Kalimat itu diucapkan dengan jernih oleh Erick Thohir di Senayan City, Jakarta, pada Jumat, 29 Maret 2019.

Tapi pasca-Pilpres 2019, sikap Erick berubah. Kabar yang diterima kumparan mengungkapkan, Erick merupakan yang paling awal diminta kesediaannya oleh Jokowi untuk masuk ke kabinet barunya. Secara resmi, pemilik Mahaka Group itu baru dipanggil ke istana pada Senin, 21 Oktober 2019. Tapi kesepakatan sudah dicapai di antara Jokowi dengan Erick Thohir, sejak sebulan sebelumnya.