Pemda Tak Serius Garap Bus Listrik, Menhub Minta Bantuan World Bank-KfW

Peluncuran bus listrik dari PT Bianglala Metropolitan di Depo Bus Bianglala Metropolitan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/11/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai pemerintah daerah (pemda) belum serius mengembangkan transportasi publik terutama berbasis listrik, sehingga meminta bantuan institusi keuangan World Bank dan KfW Jerman.

Budi menyebutkan pemerintah sudah mencanangkan layanan bus Buy The Service (BTS) di 10 kota dengan anggaran Rp 500 miliar. Dia mempertanyakan komitmen pemda melaksanakan program tersebut.

"Saya secara jujur mengatakan belum optimalnya dan komitmennya Pemda menyelenggarakan angkutan publik, jangankan e-mobility, angkutan publik pun belum antusias," tegasnya saat acara Sustainable E-Mobility ITDP, Selasa (21/5).

Layanan tersebut, kata dia, dilanjutkan dengan program e-bus atau bus listrik. Budi mengatakan program ini sudah diluncurkan di 2 kota, yakni Bandung dengan total 8 bus listrik, dan Surabaya dengan total 4 bus listrik.

Budi masih optimistis layanan bus BTS masih bisa berkembang, sebab pemerintah sudah minta bantuan dua institusi keuangan internasional yaitu World Bank dan KfW Development Bank dari Jerman untuk pengembangan bus BTS.

"Kita memang mengatakan sarana dan prasarana masih belum maksimal, tapi pemerintah pusat sudah berusaha dengan mengeluarkan Rp 500 miliar, berusaha untuk komunikasi dengan World Bank dengan KfW Jerman, ini usaha-usaha kita untuk melakukan pengadaan dan elektrifikasi, ini butuh intervensi secara sistematis kalau perlu law enforcement," jelas Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di acara Sutainable E-mobility ITDP, Selasa (21/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pembicaraan dengan World Bank, kata dia, khusus untuk pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis listrik di Kota Bandung dan Kota Medan, sementara pembicaraan dengan KfW Jerman mencakup 3 kota yaitu Semarang, Surabaya, dan Makassar.

"Kami sedang bicara dengan 2 international institution, dengan World Bank

itu untuk Kota Bandung dan Kota Medan, bagaimana angkutan massal perkotaan dengan listrik itu dijalankan, dengan satu financial institution dari Jerman KfW, kami sedang bicara tentang untuk di Semarang, Surabaya, dan Makassar," tuturnya.

Budi sudah menyampaikan pada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) maupun kepala daerah terkait dukungan pemda yang terlalu minim untuk angkutan massal ini, padahal pemerintah pusat sudah berulang kali mengeluarkan kebijakan dan evaluasi.

"Saya lihat Bandung dan Bogor sudah mulai dan tanpa dukungan pusat, tapi yang lain boro-boro. BTS saja kita enggak di-support, tapi kita perlu berani otokritik banyak hal-hal yang perlu dilakukan," ujarnya.

Ditemui usai acara, Budi menuturkan pembahasan dengan KfW Jerman meliputi kajian pengembangan KRL relasi Surabaya-Sidoarjo dan bus raya terpadu (BRT) di Surabaya, Semarang, dan Makassar.

"Kedua kita lagi bahas mengenai BRT di 3 kota, Surabaya, Semarang, dan Makassar. Tapi yang sudah dekat itu KRL Surabaya-Sidoarjo, yang BRT kita lagi diskusi lagi soalnya berkaitan dengan loan repayment-nya bagaimana," katanya.