Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Pemerintah Luncurkan Satu Data Indonesia, BPS Jadi Apa?
23 Desember 2022 15:49 WIB
ยท
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
Pemerintah hari ini meluncurkan portal Sistem Satu Data Indonesia (SDI). SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
ADVERTISEMENT
Selama ini instansi yang berwenang membuat hingga menyajikan data-data sebagai basis pengambilan kebijakan pemerintah ada di Badan Pusat Statistik (BPS ). Lantas dengan diluncurkannya SDI, bagaimana peran BPS ke depan?
Koordinator Satu Data Indonesia sekaligus Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas , Oktorialdi, menjelaskan SDI akan menjadi payung besar yang mengintegrasikan data nasional, sementara di bawah SDI ada BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pembina data.
"Kalau tugas BPS dan BIG itu mereka kumpulkan data dasar, statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik sektoral dibuat masing-masing Kementerian," kata Oktarialdi saat ditemui pasca peluncuran SDI di The Westin Jakarta, Jumat (23/12).
Metode pengumpulan data di tiap Kementerian tersebut, akan mengacu standar yang telah ditetapkan oleh BPS. "Kita tidak ada ambil kewenangan mereka," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Saat ini, data yang telah terintegrasi di SDI sebanyak 43 dari 83 kementerian/lembaga, 26 dari 38 portal data provinsi, 95 dari 514 portal data kabupaten/kota, dengan jumlah dataset mencapai 136.501. Oktarialdi menargetkan integrasi total bisa diwujudkan pada 2024.
Selain jadi payung data nasional, SDI juga dapat membantu pengembangan SDM di tingkat penyuluh lapangan. Pasalnya, lemahnya data di Indonesia ditengarai disebabkan tak optimalnya SDM di lapangan yang terlibat langsung dengan proses survei.
"Itu sebenarnya tanggung jawab dari masing-masing (Kementerian) tapi SDI berperan dalam hal membantu mereka mengembangkan SDM," jelasnya.
Selisih Data Di Balik Impor Beras
Dengan adanya SDI, pengambilan keputusan pemerintah akan punya acuan lebih jelas. Berkaca pada impor beras tahun ini, ada selisih data antara yang dicatat Kementerian Pertanian dengan Perum Bulog yang langsung ke lapangan.
ADVERTISEMENT
"Karena kita tidak punya satu platform aturan siapa yang berbuat apa. Perpres satu data ini yang akan menentukan siapa dan berbuat apa," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, berharap dengan adanya SDI selisih data di balik impor beras tidak terulang lagi. Suharso menyoroti persoalan data di Indonesia ini memang menjadi masalah lama.
"Begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor, dan kita punya jaga-jaga impor, dan berapa produksi dan berapa yang ada di stok nasional yang dipegang Bulog dan seterusnya, datanya sampai hari ini enggak ada yang sama. Itu luar biasa, dari tahun ke tahun kita punya masalah itu," kata dia.