Pemerintah Siapkan Modal agar 900 Ribu Pedagang Thrifting Jualan Produk UMKM

Masyarakat berburu pakaian bekas atau thrifting di Pasar Senen, Jakarta, pada Minggu (23/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Kementerian UMKM akan mengalihkan pelaku usaha yang menjual barang bekas impor atau thrifting menjadi penjual barang UMKM. Langkah ini dilakukan dalam rangka pengetatan terhadap praktik penjualan barang impor ilegal.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan kebijakan ini disertai skema transisi agar para pelaku usaha tetap memiliki sumber penghasilan. Terlebih

“Deputi kami sudah mengadakan pendekatan. Kemudian kami berusaha agar mereka mulai di masa transisi mulai mengalihkan dan itu kami mitrakan dengan beberapa UMKM yang sudah established,” kata Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (5/11).

Terlebih kebijakan ini menyangkut nasib sekitar 900 ribu pelaku thrifting yang menggantungkan hidup pada bisnis tersebut.

“Thrifting itu pengusahanya ada sekitar 900 ribuan. 900 ribu kali 4 loh (dengan keluarga). Nasib kehidupan mereka. Ini nggak usah kita bicara masa depan. Kita bicara kehidupan,” ujarnya.

Helvi kemudian mencontohkan UMKM yang bisa bermitra dengan pemerintah dalam proses peralihan usaha thrifting ini, salah satunya usaha konveksi dan sablon di Bandung.

Menurut dia, pengusaha konveksi dan sablon umumnya membutuhkan ekosistem baik hulu sebagai penyedia bahan baku, maupun hilir di bidang pemasaran. Kemudian penjual yang sebelumnya menjual barang impor bekas bisa bertindak sebagai pemasar.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza berbicara di sela-sela gelaran Produk Anak Bangsa Unggulan (Prabu) di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Helvi melihat penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan secara emosional, melainkan lewat dialog. Pemerintah mengaku telah bertemu dengan sejumlah komunitas thrifting dan akan menggiatkan sosialisasi serta pendampingan.

“Kami mengajak teman-teman itu masuk ke ekosistem itu. Jadi, kami yakini kalau kita memang memecahkan masalah tanpa emosi, ya kita diskusi dan kami berusaha untuk itu,” imbuhnya.

Selain penyaluran ke ekosistem UMKM lokal, pemerintah juga menyiapkan fasilitas permodalan untuk para pelaku thrifting yang ingin beralih usaha. dia menyebut penugasan Presiden Prabowo jelas yaitu memfasilitasi modal bagi UMKM.

“Komitmen dari Kementerian (UMKM) berdasarkan penugasan Prabowo adalah menyiapkan fasilitas permodalan UMKM,” katanya.

Ia menambahkan, KUR bisa diakses tanpa agunan untuk pinjaman hingga Rp 100 juta. “KUR itu Rp 0 sampai Rp 100 juta tanpa agunan. Jadi silakan teman-teman yang ingin beralih usaha ikut pola kementerian. Nanti kami hubungkan dengan perbankan penyelenggara KUR,” jelasnya.